Prabowo Terbang ke Kalimantan, Pimpin Langsung Penanganan Karhutla

MPN Indonesia 23 Agustus 2026 - Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan pada Sabtu (22/8) untuk meninjau dan memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Penugasan dibagi ke empat provinsi agar penanganan berlangsung cepat, terpadu, dan serentak.

“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip MPN Indonesia melalui laman resmi Presiden Republik Indonesia, Minggu (23/8).

Menurut Teddy, pembagian tugas dilakukan agar penanganan di setiap daerah terdampak dapat berlangsung lebih efektif.

“Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di empat provinsi terdampak di Kalimantan. Pembagian tugas dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat, terpadu dan serentak,” ujar Teddy.

Pembagian Tugas di Empat Provinsi

Presiden membagi penugasan kepada pimpinan TNI dan Polri di empat provinsi yang terdampak karhutla.

Kalimantan Barat: Panglima TNI dan Kapolri.

Kalimantan Tengah: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

Kalimantan Selatan: Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Astamaops Polri.

Kalimantan Timur: Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.

Pembagian tersebut ditujukan agar setiap wilayah memiliki komando penanganan yang berjalan secara bersamaan.

Koordinasi di lapangan dilakukan sesuai pembagian wilayah yang telah ditetapkan.

Presiden Tekankan Penanganan Secepat Mungkin

Selain memimpin langsung di lapangan, Presiden juga memberikan arahan agar seluruh jajaran mempercepat penanganan karhutla sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Teddy.

Arahan tersebut mencakup percepatan penanganan di lapangan sekaligus penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan selama proses penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan Difokuskan pada Koordinasi Lapangan

Kehadiran Presiden di Kalimantan dilakukan untuk memastikan koordinasi seluruh unsur berjalan sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.

Pemerintah menempatkan pimpinan TNI dan Polri di masing-masing wilayah terdampak agar penanganan berlangsung secara terpadu.

Penugasan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan penanganan di lapangan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum yang ditemukan akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

(AKM/NID/RAD)