Prabowo Minta Kapolri Serahkan Data Korporasi yang Terlibat Karhutla: Cabut Izinnya

MPN Indonesia 8 September 2026 - Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menyerahkan data dan nama korporasi yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Permintaan itu disampaikan saat rapat terbatas penanganan bencana secara virtual pada Senin (7/9).

Langkah tersebut disampaikan usai Polri melaporkan proses hukum terhadap sejumlah perusahaan dan ratusan tersangka terkait karhutla, termasuk dugaan alih fungsi lahan menjadi perkebunan.

“Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, yang 8 maupun yang 18,” kata Prabowo, dikutip MPN Indonesia dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (8/9).

Prabowo juga meminta Menteri Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR/BPN, dan juga Satgas PKH untuk menilai. Kalau perlu kita segera cabut semuanya, tuh. Semua izin-izin kita cabut. Semua izin-izinnya kita cabut, HGU-nya dan sebagainya, ini sudah kelewatan dan juga saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa,” ujar Prabowo.

Prabowo Subianto Minta Data Korporasi Terlibat Kebakaran Hutan

Permintaan itu disampaikan setelah Kapolri menyampaikan perkembangan penanganan kasus karhutla di berbagai daerah.

Pada rapat tersebut, Polri melaporkan telah menangani ratusan perkara yang masih terus berkembang.

Kapolri menyampaikan terdapat 200 laporan polisi yang sedang diproses.

Berdasarkan jumlah itu, aparat telah menetapkan 138 tersangka.

Sebanyak 119 tersangka diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 tersangka lainnya diduga melakukan pembakaran akibat kelalaian.

“Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian,” jelas Kapolri.

Selain penindakan terhadap individu, Polri juga memproses dugaan keterlibatan perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

“Kemudian ada 8 korporasi yang kami proses, kemudian kami sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan izin apakah mereka melakukan pidana,” katanya.

Ia menambahkan, siap memproses setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

Jumlah kasus yang ditangani juga diperkirakan terus bertambah seiring dengan tim yang masih melakukan penyelidikan dan bergerak di lapangan.

Adanya Dugaan Kesengajaan Pembakaran Hutan

Pada rapat tersebut, Prabowo Subianto juga menyoroti laporan mengenai lahan yang diduga berubah menjadi area perkebunan tidak lama setelah terjadi kebakaran.

Sebelumnya, Kepala BNPB, Suharyanto mengungkap adanya dugaan pembakaran secara sengaja di sejumlah wilayah.

Di Jambi, aparat menangkap seorang pelaku yang diduga menerima bayaran untuk melakukan pembakaran.

“Di lapangan betul sekali, Bapak Presiden memang ada upaya-upaya kesengajaan dengan cara membakar. Kami menangkap di Jambi ada pelaku pembakaran hutan dan memang disuruh dengan uang hanya Rp500.000, diberi uang,” kata Suharyanto.

Ia juga melaporkan temuan di Kalimantan Barat, terdapat lokasi yang baru terbakar, sedangkan di area lain telah muncul rencana penanaman sawit.

“Kemudian di Kalimantan Barat terlihat, Bapak Presiden, di gambar lokasi yang baru saja kebakar, belum selesai kebakarannya di tempat lain. Lokasi itu sudah berubah jadi rencana penanaman pohon gitu. Pohon sawit gitu, Pak Presiden,” ujarnya.

Prabowo Subianto meminta penyelidikan dilanjutkan untuk memastikan apakah pembakaran dilakukan oleh masyarakat atau melibatkan korporasi.

“Saya tertarik juga, ya. Itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau korporasi? Tapi tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampaikan ke saya, ya,” kata Prabowo.

(AKM/NID/RAD)