Wagub Aceh, Fadhlullah Apresiasi DPR usai RUU Pemerintahan Aceh jadi Usul Inisiatif

MPN Indonesia 9 September 2026 - Pembahasan revisi RUU Pemerintahan Aceh memasuki tahapan baru setelah DPR RI menyetujui rancangan tersebut menjadi RUU usul inisiatif.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi atas keputusan yang dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (8/9).

Keputusan itu menjadi tahapan dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Keputusan DPR menjadi langkah yang baik bagi Aceh,” ujar Fadhlullah, dalam keterangannya yang diterima MPN Indonesia.

Keputusan tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna.

Persetujuan itu menetapkan rancangan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Fadhlullah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan revisi aturan tersebut.

Apresiasi disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPR RI, Panja, Badan Legislasi, pimpinan dan anggota DPR Aceh, seluruh fraksi, serta pihak terkait lainnya.

RUU Pemerintahan Aceh Masih Berlanjut

Meski telah disetujui sebagai usul inisiatif, Fadhlullah mengatakan proses perubahan regulasi tersebut belum selesai.

Rancangan itu masih harus melalui sejumlah tahapan sebelum menjadi undang-undang.

“Kita berharap pembahasan Undang-Undang ini tidak mendapat hambatan lagi sehingga bisa segera disahkan,” tambahnya.

Fadhlullah Harapkan Kepastian Dana Otonomi Khusus

Selain proses pembahasan, Fadhlullah juga menyoroti keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh.

Menurutnya, kepastian dana tersebut menjadi salah satu poin dalam perubahan regulasi.

Ia mengatakan Pemerintah Aceh berharap Dana Otonomi Khusus dapat diwujudkan pada tahun depan.

Hal itu disampaikan mengingat Aceh baru saja mengalami bencana dan membutuhkan biaya untuk pembangunan kembali.

“Pemerintah Aceh sangat berharap dana otsus ini bisa diwujudkan tahun depan. Mengingat Aceh baru saja dilanda bencana, kita membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan kembali,” ungkapnya.

Fadhlullah juga berharap tidak ada perubahan terhadap besaran Dana Otonomi Khusus yang diterima Aceh.

Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan pembangunan dan pemulihan daerah.

“Kita berharap tidak ada perubahan lagi terkait besaran dana otsus yang diterima Aceh, sehingga pembangunan dan kesejahteraan Aceh bisa diwujudkan,” pungkasnya.

Dalam bidang hukum dan perundang-undangan, perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 masih berada pada tahapan pembahasan lanjutan setelah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Selanjutnya, rancangan tersebut masih akan melalui tahapan pembahasan berikutnya sebelum disahkan menjadi undang-undang.

(AKM/NID/RAD)