Malaysia akan Bantu Indonesia Padamkan Karhutla di Kalimantan

MPN Indonesia 19 September 2026 - Malaysia akan membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Presiden Prabowo Subianto menerima tawaran dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9).

Bantuan itu mencakup satu pesawat, tiga helikopter, serta 52 personel pemadam kebakaran untuk mendukung penanganan kebakaran yang berdampak hingga ke negara tetangga.

“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” kata Prabowo, dikutip MPN Indonesia dari laman Presiden RI pada Sabtu (19/9).

Presiden Prabowo mengatakan bantuan tersebut diterima karena dampak kebakaran tidak hanya dirasakan Indonesia.

Menurutnya, persoalan lingkungan tersebut juga memengaruhi negara-negara di kawasan sehingga penanganannya memerlukan dukungan bersama.

Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Penanganan Karhutla

Penerimaan bantuan tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terkait ancaman kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas.

Sebelumnya, Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan negaranya siap membantu Indonesia apabila diperlukan.

“Malaysia siap memberikan bantuan jika diperlukan oleh Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas,” kata Arthur dalam keterangan terpisah.

Kemampuan yang ditawarkan Malaysia mencakup operasi water bombing menggunakan helikopter dan dukungan pemadaman dengan pesawat amfibi.

Adapun operasi penyemaian awan atau cloud seeding untuk mendukung pembentukan hujan buatan.

Arthur juga mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat.

Surat tersebut menyampaikan kesiapan Malaysia memberikan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.

Sejumlah Negara Tawarkan Bantuan

Prabowo juga menyampaikan Indonesia sebelumnya telah menerima bantuan dari Jepang.

Selain itu, beberapa negara lain turut menawarkan dukungan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bantuan serupa pernah dilakukan beberapa tahun lalu.

Pemerintah sedang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” pungkasnya.

Pemerintah Sambut Dukungan Malaysia Sesuai Mekanisme Kerja Sama

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, bantuan internasional perlu kesepakatan antarpemerintah sebelum dilaksanakan.

Menurut Berton, koordinasi diperlukan agar penggunaan aset udara dan kebutuhan operasional berjalan aman serta efektif.

“Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan,” kata Berton dalam keterangannya.

Ia juga menyatakan BNPB menyambut positif dukungan dari Malaysia sepanjang sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku.

“Pada prinsipnya, setiap dukungan internasional tentu kami sambut positif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah yang berlaku,” ujar Berton.

BNPB akan menyampaikan kebutuhan operasional kepada Pemerintah Malaysia apabila seluruh proses kerja sama bilateral telah disepakati kedua negara.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan bantuan dari negara sahabat tidak perlu dipandang sebagai persoalan gengsi.

“Tidak ada alasan untuk melihat bantuan dari negara sahabat sebagai persoalan gengsi,” ujar Dave pada pernyataannya.

Ia mengatakan komunikasi mengenai bantuan tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 dan dilanjutkan melalui komunikasi telepon pada 24 Agustus 2026.

Menurut Dave, seluruh proses tetap harus melalui koordinasi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri.

Koordinasi diperlukan agar bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanismenya berjalan jelas.

(RAD/NID/RAD)