Indonesia Beri Bantuan USD 1,2 Juta untuk UNRWA di Forum PBB

MPN Indonesia 26 September 2026 - Indonesia kembali menegaskan dukungannya kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melalui komitmen bantuan tahunan sebesar USD 1,2 juta atau Rp21,4 Miliar.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam forum tingkat menteri pendukung PBB untuk UNRWA di New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9).

Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari dukungan terhadap mandat UNRWA di tengah tantangan operasional yang dihadapi lembaga tersebut.

“Komitmen Indonesia tetap teguh dan konsisten. Tahun ini kami akan melanjutkan kontribusi tahunan sebesar 1,2 juta dolar AS kepada UNRWA,” kata Sugiono, dikutip MPN Indonesia dari YouTube MoFA Indonesia pada Sabtu (26/9).

Sugiono mengatakan pemerintah juga mengajak negara-negara lain untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan dukungan kepada UNRWA.

Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar badan itu tetap dapat menjalankan mandatnya dalam melindungi pengungsi Palestina.

“Hal ini juga berarti menjaga kredibilitas dan integritas badan tersebut dari disinformasi serta upaya-upaya untuk melemahkan kinerjanya. Indonesia akan terus mendukung UNRWA dan mandat yang dipercayakan kepadanya,” ujar Sugiono.

Bahas Mandat UNRWA

Selain menyampaikan komitmen bantuan, Sugiono juga menyoroti pendudukan fasilitas UNRWA di Yerusalem Timur.

Ia menyebut kondisi tersebut menghambat operasional badan itu dan berkaitan dengan perlindungan terhadap fasilitas milik Perserikatan Bangsa Bangsa.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. UNRWA harus dapat menjalankan mandatnya secara penuh dan efektif karena jutaan pengungsi Palestina bergantung pada bantuannya,” kata Sugiono.

Ia juga mengatakan personel dan fasilitas badan tersebut perlu mendapatkan perlindungan.

Selain itu, pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan mandat UNRWA.

“Personel dan fasilitasnya harus dilindungi, sementara pendanaan yang berkelanjutan dan dapat diprediksi harus dipastikan bagi badan tersebut,” tandasnya.

Pada pidatonya, Sugiono turut menyinggung pengambilalihan Pusat Pelatihan Kalandia milik UNRWA di Yerusalem Timur oleh tentara Israel pada Agustus.

Fasilitas yang berdiri sejak 1952 itu disebut sebagai pusat pelatihan teknis pertama bagi pemuda Palestina.

Ia mengatakan sekitar 20 staf UNRWA dilaporkan diusir dari lokasi tersebut.

Menurut Sugiono, tindakan itu menghambat operasional badan tersebut dan melanggar prinsip inviolabilitas properti PBB.

“Tindakan ini menghambat operasional badan tersebut dan melanggar prinsip inviolabilitas properti PBB. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi,” tegasnya.

Kerja Sama Bilateral dan Agenda Indonesia di PBB

Isu Palestina menjadi salah satu agenda utama delegasi Indonesia dalam rangkaian High-Level Week Sidang Majelis Umum PBB.

Pada forum tersebut, Sugiono menyampaikan proses rekonstruksi Gaza harus bersifat Palestinian-led and Palestinian-owned.

Ia juga mengatakan pemulihan layanan dasar dan infrastruktur tidak boleh ditunda.

“Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)