Menko PMK Ungkap Pemda Terdampak Karhutla Dapat Bantuan Rp1,235 Triliun

MPN Indonesia 23 Oktober 2026 - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan sebesar Rp1,235 triliun kepada pemerintah daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten dan kota sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Penyaluran tahap kedua dilakukan pada Kamis (22/10) untuk mendukung perlindungan masyarakat dan penanganan karhutla.

“Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp1,235 triliun,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Kemenko PMK, Jakarta, dikutip MPN Indonesia dari YouTube Kemenko PMK, Jumat (23/10).

Sugiono menjelaskan bahwa bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026. Sementara itu, bantuan tahap kedua disalurkan pada 22 Oktober 2026.

Bantuan Karhutla Disalurkan ke Tujuh Provinsi

Bantuan pemerintah tersebut disalurkan kepada tujuh provinsi yang terdampak karhutla.

Berikut tujuh provinsi penerima bantuan:

• Sumatra Selatan
• Jambi
• Kalimantan Tengah
• Kalimantan Barat
• Kalimantan Selatan
• Kalimantan Timur
• Riau

Sugiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan penanganan karhutla setiap hari.

Pemerintah mengarahkan penggunaan anggaran untuk perlindungan kesehatan masyarakat serta penambahan sarana pemadaman darat dan udara.

Bantuan Pemerintah Diprioritaskan untuk Kesehatan Masyarakat

Sugiono menjelaskan bahwa bantuan kepada pemda ditujukan untuk melindungi masyarakat yang terdampak karhutla.

Bantuan tersebut mencakup pelayanan kesehatan dan penyediaan fasilitas pemulihan.

Bentuk perlindungan masyarakat yang disebutkan meliputi:

• Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
• Pembagian masker.
• Penyediaan oksigen portabel.
• Penyediaan rumah oksigen.
• Penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
• Penyediaan fasilitas atau sarana pemulihan.

Selain pelayanan kesehatan, bantuan pemerintah tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan pemadaman karhutla.

Pemerintah memprioritaskan penambahan perlengkapan yang dibutuhkan personel di lapangan.

Kebijakan Pemerintah Mencakup Sarana Pemadaman dan Logistik Personel

Sugiono mengatakan pemerintah mengarahkan penggunaan bantuan untuk menambah peralatan pemadaman karhutla.

Anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan operasional dan mobilisasi personel.

Beberapa sarana dan kebutuhan penanganan karhutla yang disebutkan meliputi:

• Alat pelindung diri (APD) bagi personel.
• Pompa air.
• Tangki air.
• Selang pemadaman.
• Alat suntik air untuk lahan gambut.
• Pembuatan sumur bor.
• Biaya operasional dan mobilisasi personel.
• Dukungan logistik bagi petugas pemadaman.

Pemerintah mencatat sekitar 71.000 personel lintas sektor telah dikerahkan untuk menangani karhutla.

Sugiono menyampaikan bahwa penyaluran bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung penanganan tanggap darurat karhutla dan membantu masyarakat terdampak.

“Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan,” ujar Sugiono.

(AKM/NID/RAD)