Usai Ditetapkan sebagai Tersangka, Hasto Kristiyanto Buka Suara

MPN Indonesia 26 Desember 2024 - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, akhirnya memberikan pernyataan resmi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penetapan ini terkait dengan dugaan keterlibatan Hasto dalam perkara Harun Masiku.

Dalam pernyataannya, Hasto menegaskan komitmennya terhadap hukum, menyatakan bahwa PDIP menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menyatakan kesiapannya menghadapi risiko demi memperjuangkan demokrasi.

Sikap PDIP dan Hasto Kristiyanto terhadap Penetapan Tersangka

Hasto menegaskan bahwa ia dan PDIP menghormati keputusan KPK.

“Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” ujar Hasto dalam sebuah video yang dirilis pada Kamis (26/12).

Ini menjadi respons resmi pertama Hasto atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Hasto juga menggarisbawahi kritiknya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia sebagai bagian dari perjuangannya sebagai politisi.

Ia menyebut bahwa suara rakyat harus terus diperjuangkan meskipun berhadapan dengan risiko yang besar.

Dalam pernyataannya, Hasto menyebut dirinya sebagai murid Bung Karno dan merujuk pada ajaran-ajaran pendiri bangsa tersebut.

Sambil memegang buku karya Cindy Adams berjudul Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Hasto menjelaskan bahwa prinsip nonkooperasi yang dipegang Bung Karno menjadi inspirasi dalam perjuangannya.

“Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita,” ungkap Hasto, mengaitkan perjuangan politiknya dengan semangat yang ditanamkan Bung Karno saat mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Ia menegaskan bahwa prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah nilai utama yang harus terus diperjuangkan oleh PDIP, meskipun menghadapi intimidasi atau tekanan politik.

Menanggapi Tudingan

Hasto juga mengomentari dugaan intimidasi yang ditujukan kepada dirinya dan PDIP.

Ia menyoroti penggunaan aparat hukum serta sumber daya negara yang dinilainya dimanfaatkan untuk tujuan politik praktis.

“Ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan,” tegas Hasto.

Menurutnya, segala risiko yang mungkin timbul, termasuk ancaman hukuman, adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan keadilan.

Hasto juga menegaskan bahwa PDIP akan terus menjaga marwah partai serta keteguhan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dari upaya yang berpotensi melemahkan partai.

Pesan untuk Kader dan Rakyat Indonesia

Di akhir pernyataannya, Hasto mengajak seluruh kader PDIP untuk tetap teguh menghadapi berbagai tantangan.

Ia meminta kader partai menjaga nilai-nilai perjuangan partai dalam menghadapi intimidasi.

“Mari demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apa pun saja kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum,” ujarnya.