Donald Trump jadi Presiden AS Pertama Berstatus Pidana atas Kasus Penyuapan Bintang Porno

MPN Indonesia 12 Januari 2025 - Donald Trump mencatat sejarah sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pertama yang menjabat dengan status terpidana setelah divonis bersalah atas kasus pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa, Stormy Daniels.

Putusan pengadilan ini menambah dimensi dalam perjalanan politik Trump, yang akan dilantik untuk masa jabatan keduanya pada 20 Januari mendatang.

Vonis Pengadilan: Bebas Tanpa Syarat

Hakim Juan Merchan, dalam sidang yang berlangsung pada Jumat (10/1), memutuskan bahwa Trump bersalah atas 34 tuduhan memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran sebesar USD 130.000 kepada Daniels pada 2016.

Meski dinyatakan bersalah, Trump tidak dijatuhi hukuman penjara atau denda.

Hakim Merchan menyatakan keputusan ini diambil untuk menghormati perlindungan hukum terhadap presiden yang sedang menjabat.

“Konstitusi AS memberikan perlindungan luar biasa kepada kantor eksekutif,” ujar Merchan.

“Namun, perlindungan ini tidak menghapus keseriusan kejahatan atau membenarkan tindakannya,” tambahnya.

Vonis tersebut menjadi catatan hitam dalam sejarah kepemimpinan AS.

Trump, yang mengaku tidak bersalah dan menolak memberikan kesaksian selama persidangan, berjanji akan mengajukan banding.

“Ini adalah pengalaman yang sangat buruk. Saya benar-benar tidak bersalah,” ungkap Trump dalam pernyataan publik setelah putusan dibacakan.

Kronologi Kasus Penyuapan

Kasus bermula dari dugaan upaya Trump untuk menutupi skandal perselingkuhannya dengan Stormy Daniels menjelang Pemilihan Presiden 2016.

Jaksa Manhattan, Alvin Bragg, mendakwa Trump pada Maret 2023 dengan tuduhan memalsukan catatan bisnis untuk menyembunyikan pembayaran suap tersebut.

Mantan pengacara Trump, Michael Cohen, menjadi perantara dalam pembayaran uang tutup mulut itu.

Pada Mei 2023, juri Manhattan memutuskan Trump bersalah atas semua tuduhan.

Jaksa Joshua Steinglass menyebut tindakan Trump sebagai bagian dari “kampanye terkoordinasi” untuk merusak sistem hukum AS.

“Putusan ini bulat dan tegas,” ujar Steinglass.

Dampak Politik

Putusan ini tidak menghalangi Trump memenangkan pemilihan presiden 2024.

Namun, statusnya sebagai presiden terpidana memberikan dampak politik yang beragam.

Sementara dukungan dari basis pendukungnya tetap kuat, posisi Trump di antara anggota Partai Republik cenderung menurun setelah vonis dijatuhkan.

Selama persidangan, beberapa survei menunjukkan mayoritas pemilih memandang tuduhan ini serius.

Namun, Trump berhasil memanfaatkan kasus ini untuk menggalang dukungan, termasuk melalui lonjakan donasi kampanye setelah dakwaan diumumkan pada Maret 2023.

Selain kasus pembayaran uang tutup mulut, Trump menghadapi tiga kasus pidana lain, termasuk dugaan upaya membalikkan hasil Pemilu 2020 dan penyimpanan dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih.

Namun, kasus Alvin Bragg adalah satu-satunya yang berhasil mencapai persidangan di tengah berbagai tantangan hukum dari tim kuasa hukum Trump.

Meskipun demikian, dua kasus lainnya dihentikan oleh jaksa federal setelah kemenangan Trump dalam Pilpres 2024, sejalan dengan kebijakan Departemen Kehakiman yang melarang penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat.

Setelah putusan, Trump menyebut vonis tersebut sebagai bentuk “pembunuhan karakter” yang dirancang untuk menggagalkan kampanye politiknya.

“Ini adalah kemunduran besar bagi sistem pengadilan di New York,” ujar Trump.

Dia juga menegaskan niatnya untuk melanjutkan upaya hukum guna membatalkan vonis tersebut.

Meskipun kasus ini sempat menjadi perhatian utama publik, pemberitaannya mulai meredup setelah serangkaian peristiwa lain, termasuk pergantian kandidat dari Partai Demokrat dan ancaman pembunuhan yang hampir menimpa Trump saat kampanye di Pennsylvania.