Kemenkeu Tegaskan Beasiswa LPDP Tetap Aman dari Pengaruh Efisiensi Anggaran

MPN Indonesia 14 Februari 2025 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah tahun ini.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Utama LPDP, Andin Hadiyanto, yang memastikan bahwa seluruh penerima beasiswa yang sedang menempuh pendidikan tetap dapat melanjutkan studi mereka tanpa gangguan.

“Oke aja, aman,” ujar Andin saat ditemui di DPR RI pada Kamis (13/2).

Ia menambahkan bahwa dana LPDP berasal dari dana abadi pendidikan, sehingga tidak termasuk dalam kategori belanja yang terkena pemangkasan anggaran.

Efisiensi Anggaran Tidak Menyentuh Beasiswa LPDP

Kemenkeu telah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp8,9 triliun dari total pagu belanja tahun 2025 yang mencapai Rp53,19 triliun.

Efisiensi ini diterapkan pada beberapa pos pengeluaran, seperti perjalanan dinas, pelatihan, bimbingan teknis, pengadaan alat tulis kantor, seminar, rapat, dan kegiatan seremonial.

Namun, beasiswa LPDP tidak termasuk dalam daftar penghematan tersebut.

Andin juga menegaskan bahwa belanja beasiswa yang dikelola LPDP bukan bagian dari belanja modal.

“Bukan dong, belanja beasiswa kok belanja modal,” katanya.

Dengan statusnya sebagai dana abadi, LPDP tetap aman dan tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran.

Pembatalan Beasiswa Ministerial Scholarship dan Pengalihan ke LPDP

Di sisi lain, Kemenkeu membatalkan penawaran beasiswa Ministerial Scholarship 2025 sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan ini diumumkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu melalui pengumuman nomor PENG-14/PP.2/2025 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni, pada Jumat (31/1).

Pendaftaran Ministerial Scholarship yang dibuka sejak 10 Januari 2025 dan dijadwalkan berlangsung hingga 9 Februari 2025, dihentikan hanya 21 hari setelah pengumuman pembukaan program.

Dalam pengumuman resminya, BPPK Kemenkeu menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan tersebut dan menginstruksikan agar informasi ini disebarluaskan kepada pihak terkait.

Sebagai solusi, Kemenkeu mengarahkan calon penerima beasiswa yang terdampak untuk mendaftar program LPDP.

Mengingat periode pendaftaran LPDP Tahap I/2025 masih berlangsung hingga 18 Februari 2025.

Alternatif Beasiswa Selain LPDP

Selain LPDP, Kemenkeu juga menyarankan para pegawai yang sebelumnya mendaftar Ministerial Scholarship untuk mencari beasiswa lain yang tersedia di luar program pemerintah.

Salah satu opsi yang disarankan adalah beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

“Banyak beasiswa lain, tapi itu [Ministerial Scholarship] karena untuk pegawai Kemenkeu yang berprestasi, mereka kita siapkan supaya lolos di seleksi beasiswa yang lain,” ujar Andin.