Susi Pudjiastuti Diangkat jadi Tenaga Ahli oleh Dedi Mulyadi Tanpa Digaji

MPN Indonesia 21 Februari 2025 - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengangkat Susi Pudjiastuti sebagai tenaga ahli di Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa memberikan gaji.

Keputusan ini diumumkan setelah Dedi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2).

Dedi menyatakan bahwa Susi Pudjiastuti telah menerima tawaran tersebut dengan syarat tidak menerima honorarium.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh tenaga ahli dan penasihat di lingkup Pemprov Jawa Barat akan bekerja secara sukarela, tanpa membebani anggaran daerah.

“Gini, tawarannya sudah diterima, tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar, penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya. Jadi seluruh penasihat di provinsi Jabar semuanya relawan, sukarela,” ujar Dedi Mulyadi dilansir dari Detik.com.

Peran Susi Pudjiastuti sebagai Tenaga Ahli

Setelah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Dedi Mulyadi berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) guna meresmikan pengangkatan Susi Pudjiastuti beserta beberapa tenaga ahli lainnya.

Sebagai tokoh dan figur publik yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap lingkungan maritim, Susi Pudjiastuti dipercaya untuk memberikan saran dalam pembangunan dan penataan wilayah laut di Jawa Barat.

“Kita akan menciptakan sistem transportasi udara yang lebih baik di Jawa Barat, dan Bu Susi memiliki pengalaman yang luar biasa di bidang ini,” jelas Dedi Mulyadi.

Dengan latar belakang sebagai pengusaha di sektor penerbangan, ia juga diberikan tugas untuk merancang sistem transportasi udara antar daerah di provinsi tersebut.

“Dia akan memberikan arahan-arahan soal pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara,” sambung Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap pengangkatan tenaga ahli di Pemprov Jawa Barat tidak boleh membebani anggaran daerah.

Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam tim ahli bekerja dengan status relawan.

(AKM/NID/RAD)