Megawati Instruksikan Seluruh Kepala Daerah PDIP untuk Tunda Retreat di Magelang

MPN Indonesia 21 Februari 2025 - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan menuju retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini dikeluarkan pada Kamis (20/2), menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku.

Dilansir dari Detik.com, surat edaran ini tercatat dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Ia membenarkan adanya surat ini tetapi tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Isi Instruksi Megawati Soekarnoputri

Instruksi dalam surat tersebut mencakup dua poin utama.

Pertama, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diminta untuk menunda perjalanan menuju retreat di Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Jika ada yang sudah dalam perjalanan, mereka diminta untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati Soekarnoputri.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin yang diinstruksikan Megawati.

Poin kedua menekankan agar seluruh kepala daerah tetap dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan dari partai.

Megawati Soekarnoputri meminta mereka selalu mengaktifkan alat komunikasi dan siap menerima arahan.

“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” tulis Megawati.

Latar Belakang Instruksi Penundaan

Instruksi ini muncul di tengah perkembangan hukum terkait Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDIP itu ditahan oleh KPK sejak Kamis (20/2) di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Penahanan ini berlaku selama 20 hari ke depan, hingga 11 Maret 2025, sebagai bagian dari penyidikan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Kasus ini bermula pada 25 Desember 2024, ketika KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan.

Ia sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun permohonannya ditolak oleh hakim karena dinilai kabur dan tidak memiliki kejelasan hukum yang memadai.

Kaitan dengan Kegiatan Kenegaraan di Magelang

Sebelumnya, pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto telah melantik ratusan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia.

Usai pelantikan, mereka dijadwalkan mengikuti retreat kepala daerah di Akmil, Magelang.

Namun, dengan adanya instruksi dari Megawati Soekarnoputri, kepala daerah PDIP yang telah merencanakan perjalanan ke Magelang diminta untuk menunda keberangkatan mereka.

Instruksi ini menegaskan bahwa para kepala daerah PDIP harus tetap siaga dan siap menerima arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

Respons dan Konfirmasi dari PDIP

Saat dikonfirmasi, Guntur Romli, selaku juru bicara PDIP, membenarkan adanya surat instruksi tersebut. Namun, ia menolak memberikan pernyataan tambahan di luar isi surat tersebut.

“Mohon dikutip surat tanpa tambahan info apa-apa,” kata Guntur Romli dalam keterangannya pada Kamis malam (20/).

Selain itu, Guntur Romli juga mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, pada malam yang sama.

“Saya tidak tahu dan tidak ikut dalam pertemuan tersebut,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)