Menkes Buka-bukaan! Ini Deretan RS dan Prodi PPDS dengan Kasus Bullying Terbanyak di Indonesia

MPN Indonesia 2 Mei 2025 - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengungkap data mengejutkan terkait kasus bullying atau perundungan dalam lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Sejak Juni 2023, tercatat sebanyak 2.668 pengaduan masuk ke Kemenkes, dan setelah diverifikasi, 632 laporan terbukti merupakan tindakan perundungan.

Ragam Bentuk Perundungan di PPDS

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Rabu (30/4), menjelaskan bahwa bentuk perundungan sangat beragam.

Dari pengaduan yang dikonfirmasi, 57 bentuk perundungan tercatat sebagai non-fisik dan non-verbal.

Beberapa bentuk yang menonjol antara lain:

• 91 kasus pungutan biaya di luar kebutuhan pendidikan, berkisar dari puluhan hingga ratusan juta rupiah.
• 91 laporan tugas jaga yang melebihi batas wajar.
• 50 kasus penugasan untuk kepentingan pribadi konsulen atau senior.
• 98 kasus pengucilan atau pengabaian terhadap peserta.

Sementara itu, 34 persen lainnya melibatkan kekerasan verbal, termasuk penggunaan sebutan tidak pantas dalam komunikasi jaringan PPDS.

“Yang fisik biasanya disuruh mengunyah cabai, harus push up, minum telur mentah, disuruh berdiri selama 7 sampai 8 jam, ini hampir di semua pengaduan itu terjadi,” ungkap Menkes Budi Gunadi, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube TVR Parlemen, pada Jumat (2/5).

Daftar Rumah Sakit dengan Kasus Perundungan Terbanyak

Kemenkes memetakan sebaran perundungan ini ke berbagai jenis rumah sakit, baik yang dikelola oleh Kemenkes, pemerintah daerah, hingga swasta.

Rumah Sakit Kemenkes:

• RSUP Kandou Manado: 77 kasus
• RSUP Hasan Sadikin: 55 kasus
• RSUP IGNG Ngoerah: 42 kasus
• RSUP Dr Sardjito: 36 kasus
• RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo: 32 kasus
• RSUP Moh. Hoesin Palembang: 29 kasus
• RSUP Dr Kariadi: 28 kasus
• RSUP H. Adam Malik: 27 kasus
• RSUP Dr. M. Djamil: 22 kasus
• RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo: 15 kasus
• RSJPD Harapan Kita : 3 kasus
• RS Orthopaedi Soeharso : 2 kasus

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD):

• RSUD Zainal Abidin Banda Aceh: 31 kasus
• RSUD Moewardi Surakarta: 21 kasus
• RSUD Saiful Anwar Malang: 10 kasus
• RSUD Dr Soetomo Surabaya: 9 kasus
• RSUD Arifin Ahmad: 5 kasus
• RSUD Ulin Banjarmasin: 4 kasus
• RSUD Provinsi NTB: 3 kasus
• RSUD Semara Ratih Tabanan: 3 kasus
• RSUD Sosodoro Bojonegoro: 2 kasus
• RSUD Gorontalo: 2 kasus

Rumah Sakit Universitas:

• RS Universitas Diponegoro Semarang: 10 kasus
• RS Universitas Kristen Indonesia: 3 kasus
• RSGM Universitas Airlangga: 3 kasus
• RS Universitas Indonesia Depok: 2 kasus
• RS Universitas Sriwijaya Palembang: 1 kasus
• RS Universitas Hasanuddin Makassar: 1 kasus
• RS Universitas Andalas Padang: 1 kasus
• RS Lambung Mangkurat: 1 kasus

Fakultas Kedokteran Universitas:

• Universitas Hasanuddin: 8 kasus
• Universitas Syah Kuala: 8 kasus
• Universitas Andalas: 8 kasus
• Universitas Airlangga: 7 kasus
• Universitas Brawijaya: 6 kasus
• Universitas Indonesia: 4 kasus
• Universitas Sebelas Maret: 4 kasus
• Universitas Sumatera Utara: 3 kasus
• Universitas Padjajaran: 3 kasus
• Universitas Pembangunan Nasional: 2 kasus

Lembaga Lainnya:

• Rumah sakit swasta: 19 kasus
• Puskesmas: 3 kasus
• Rumah sakit TNI/Polri: 2 kasus
• Klinik kesehatan swasta: 1 kasus

Prodi PPDS dengan Kasus Bullying Terbanyak

Berdasarkan hasil koordinasi Kemenkes dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), ditemukan 10 program studi (prodi) PPDS dengan angka perundungan tertinggi:

• Prodi Penyakit Dalam: 80 kasus
• Prodi Bedah: 46 kasus
• Prodi Anestesi: 27 kasus
• Prodi Obgyn: 22 kasus
• Prodi Anak: 21 kasus
• Prodi Mata: 16 kasus
• Prodi Bedah Plastik: 16 kasus
• Prodi Bedah Saraf: 16 kasus
• Prodi Orthopedi: 15 kasus
• Prodi Neurologi: 14 kasus

Komitmen Pemerintah Atasi Kasus Bullying di Lingkup PPDS

Kasus bullying yang merajalela di lingkungan pendidikan kedokteran ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kemenkes bersama Kemenristekdikti terus melakukan verifikasi, pemetaan, dan pengawasan terhadap laporan yang masuk.

Pemerintah juga berkomitmen memperbaiki sistem pelaporan dan mendesak institusi terkait untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku.

Fenomena ini juga mencerminkan urgensi perbaikan budaya kerja dan pendidikan di dunia kedokteran Indonesia agar terhindar dari praktik kekerasan tersembunyi yang membahayakan mental dan fisik peserta didik.

(AKM/NID/RAD)