Samsung Ogah Turuti Pajak India USD520 Juta

MPN Indonesia 5 Mei 2025 - Samsung, perusahaan teknologi asal Korea Selatan, menggugat permintaan pajak sebesar USD520 juta dari otoritas India atas dugaan salah klasifikasi impor perangkat jaringan.

Gugatan diajukan ke Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal di Mumbai pada (17/4) oleh anak usaha Samsung di India, menyusul tudingan bahwa perusahaan menghindari bea masuk 10–20% terhadap perangkat penting menara seluler yang dijual ke Reliance Jio antara 2018 hingga 2021.

Permintaan Pajak dan Tuduhan Klasifikasi yang Tidak Akurat

Kasus ini bermula ketika otoritas pajak India pada Januari menuduh Samsung melakukan salah klasifikasi impor komponen “Remote Radio Head”, bagian penting dari sistem telekomunikasi 4G.

Nilai impor tersebut mencapai USD784 juta dari Korea Selatan dan Vietnam dalam periode 2018–2021.

Pemerintah menilai tindakan ini menyebabkan kerugian pada kas negara dan menuduh perusahaan teknologi ini sengaja memaksimalkan keuntungan melalui cara yang tidak etis.

Selain permintaan utama sebesar USD520 juta, pemerintah India juga menjatuhkan denda sebesar USD81 juta kepada tujuh pegawai Samsung, sehingga total tuntutan mencapai USD601 juta.

Nilai tersebut mencakup sebagian besar dari laba bersih Samsung di India tahun lalu yang sebesar USD955 juta.

Argumen Samsung dalam Gugatan Hukum

Dalam dokumen gugatan setebal 281 halaman yang diajukan di Mumbai, Samsung menyatakan bahwa otoritas India telah mengetahui pola impor komponen serupa oleh Reliance Jio selama tiga tahun sebelum 2018, tanpa pembayaran bea masuk.

Samsung mengklaim pihaknya tidak pernah diperingatkan oleh Reliance terkait peringatan otoritas pajak yang diterima perusahaan tersebut pada 2017.

Selain itu, selama periode impor, otoritas India tidak pernah mempersoalkan klasifikasi produk oleh Samsung.

“Pengklasifikasian yang digunakan oleh pemohon (Samsung) diketahui oleh otoritas, namun tidak pernah dipertanyakan… Departemen sepenuhnya menyadari,” tulis Samsung dalam dokumen pengajuan tersebut, sebagaimana dikutip MPN Indonesia melalui laman Reuters, pada Senin (5/5).

Samsung juga menekankan bahwa otoritas pajak membuat keputusan pada Januari “dengan tergesa-gesa” dan tidak memberikan kesempatan yang adil kepada perusahaan untuk menyampaikan pembelaan, padahal taruhannya sangat besar.

Ketidakterbukaan Reliance dan Sikap Pemerintah

Samsung menyayangkan bahwa pihak Reliance Jio tidak menginformasikan adanya peringatan dari pemerintah India pada 2017, yang diketahui selama investigasi pajak terhadap Samsung.

Detail mengenai peringatan tersebut tidak diungkapkan dalam berkas pengajuan Samsung dan juga belum dipublikasikan oleh pemerintah.

Hingga saat ini, baik Samsung maupun otoritas pajak India belum memberikan komentar resmi. Reliance Jio juga belum merespons permintaan informasi.

Latar Belakang Kasus Serupa

Kasus ini menempatkan Samsung sebagai perusahaan asing kedua dalam beberapa bulan terakhir yang menantang tuntutan pajak besar dari pemerintah India.

Sebelumnya, Volkswagen mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi atas tagihan pajak senilai USD1,4 miliar, juga terkait salah klasifikasi impor komponen.

Dengan posisinya sebagai salah satu pemain terbesar di pasar elektronik konsumen dan ponsel pintar India, perkembangan gugatan ini menjadi perhatian besar di sektor industri.

Meskipun nilai permintaan pajak sangat signifikan, belum ada indikasi apakah para karyawan Samsung yang dikenakan denda akan mengajukan keberatan secara terpisah.

(AKM/NID/RAD)