Lesti Kejora Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta

MPN Indonesia 21 Mei 2025 - Lesti Kejora resmi dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh seorang pencipta lagu berinisial YM alias YD.

Laporan diterima oleh Polda Metro Jaya pada Minggu (18/5), disampaikan oleh kuasa hukum YM, yakni IS.

Pelaporan ini terkait penggunaan karya cipta YM yang diduga dilakukan tanpa izin oleh Lesti Kejora selama bertahun-tahun.

Dugaan Duduk Perkara

Menurut keterangan resmi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam, Lesti Kejora diduga mengunggah lagu ciptaan YM ke kanal YouTube pribadinya sejak 2018 hingga saat ini.

“Kami membenarkan bahwa tanggal 18 Mei, dua hari lalu kami menerima laporan tindak pidana terkait kekayaan intelektual atau dalam hal ini tindak pidana hak cipta,” kata Ade kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (20/5).

YM menyatakan bahwa karya lagu miliknya dicakup dalam surat pernyataan dari publisher yang dikeluarkan oleh PT ASKM.

Tanpa seizin pencipta, lagu-lagu tersebut diklaim telah di-cover dan dimonetisasi oleh Lesti Kejora di media digital.

“Kejadian berawal dari tahun 2018 sampai sekarang. Itu diketahui, terlapor meng-cover beberapa lagu milik korban dan diunggah ke beberapa media online seperti YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban,” lanjut Ade.

Serahkan Bukti ke Polisi

Dalam laporan tersebut, pelapor juga menyerahkan barang bukti kepada pihak kepolisian berupa flashdisk dan dokumen dari publisher terkait kepemilikan hak cipta lagu-lagu yang dimaksud.

Hingga kini, polisi belum mengungkapkan judul lagu yang diduga digunakan tanpa izin oleh penyanyi yang dikenal melalui ajang pencarian bakat ini.

Ancaman hukum terhadap Lesti Kejora dijelaskan mengacu pada Pasal 113 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan aturan tersebut, ia dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.

“Sebagaimana diatur di Pasal 113 Jo Pasal 9 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun dan/atau dengan pidana denda paling banyak Rp1 miliar,” jelas Ade.

(ELG/NID/RAD)