Connect with us

Berita

Demo Besar Buruh Hari Ini Tiba-Tiba Batal, Begini Alasannya

Demo buruh yang mulanya akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung DPR pada hari ini (3/6) resmi batal.

Logompn

Published

on

Mpnbagas(1250 x 849 px) mpn 2025 06 03t101434.586
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal saat konferensi pers di Kemnaker RI pada 20 Mei 2025 | Gambar: Ig/@partaiburuh_

MPN Indonesia 3 Juni 2025 - Demo buruh besar-besaran yang mulanya akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini (3/6) resmi dibatalkan.

Aksi tersebut rencananya akan diikuti sekitar 3.000 orang yang terdiri dari pensiunan dan pekerja mitra PT Pos Indonesia, bersama Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP–PB).

Pembatalan ini diumumkan sehari sebelumnya oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

“Aksi ribuan buruh pada tanggal 3 Juni 2025 resmi dibatalkan,” kata Said Iqbal dalam pernyataan tertulis pada Senin (2/6).

Alasan Pembatalan

Menurut Iqbal, keputusan tersebut diambil setelah sejumlah tuntutan buruh, khususnya dari mitra dan pensiunan PT Pos Indonesia, direspons oleh para pemangku kebijakan.

Menteri BUMN dan pimpinan Danantara disebut bersedia mengadakan perundingan dengan para buruh.

“Terkait isu pensiunan dan mitra PT Pos Indonesia telah disepakati bahwa pada tanggal 5 Juni 2025 akan langsung diadakan perundingan dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara untuk mencapai solusi bersama,” ujarnya.

Tuntutan Aksi Buruh

Massa aksi buruh sebelumnya mengajukan empat tuntutan utama, dua di antaranya berfokus pada isu internal PT Pos Indonesia.

Pertama, pensiunan PT Pos Indonesia menolak penghapusan sejumlah tunjangan penting seperti tunjangan pangan (TP), tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka bagi pensiunan.

Kedua, mereka mendesak penghapusan sistem kemitraan di PT Pos Indonesia dan menginginkan pekerja mitra diangkat menjadi karyawan tetap.

Dua tuntutan lainnya berkaitan dengan isu ketenagakerjaan nasional. Buruh menolak sistem outsourcing yang masih berlaku di sejumlah sektor, serta menolak rencana kenaikan iuran dan penerapan sistem kamar rawat inap standar (KRIS) dalam program BPJS Kesehatan.

Baca Juga:  Cek Lokasi Layanan SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Said Iqbal menjelaskan bahwa kedua tuntutan ini juga akan dibahas bersama pemerintah, pimpinan DPR, dan KSP–PB di hari yang sama.

“Buruh berharap akan ada hasil kesepakatan bersama atas keempat isu tersebut, khususnya mengenai pensiunan dan mitra PT Pos Indonesia,” kata Iqbal.

(AKM/NID/RAD)

Trending