Berita
Percepat Sertifikasi Aset, Pemkot Bogor Bidik 1.000 Sertifikat Tanah Rampung Tahun Ini
Pemkot Bogor targetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset tanah hingga akhir tahun 2025.
MPN Indonesia 11 Juni 2025 - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan penyelesaian 1.000 sertifikat aset tanah sebelum akhir 2025 sebagai bagian dari upaya percepatan sertifikasi aset milik pemerintah.
Langkah ini dikemukakan oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat menerima sertifikat aset tanah Pemkot Bogor pada kegiatan silaturahmi bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor Akhyar Tarfi di Aula Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kota Bogor, Selasa (10/6).
Hindari Konflik Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Dedie A. Rachim menggarisbawahi pentingnya penyelesaian permasalahan pertanahan agar tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Keinginan dari semua tentu harapannya dengan penyelesaian permasalahan pertanahan, tentu tidak ada konflik sosial, tidak ada kondisi Kamtibmas yang dinamis,” kata Didie.
“Jadi, artinya kita membutuhkan Kota Bogor yang landai, di mana masyarakat bisa bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa ada gejolak,” imbuhnya.
Komitmen percepatan ini turut diperkuat oleh pernyataan Akhyar Tarfi yang menyebut bahwa pihaknya menargetkan 1.000 sertifikat aset Pemkot Bogor dapat diterbitkan secara bertahap dan selesai pada 24 September 2025.
“Secara bertahap kita akan, paling tidak, 24 September nanti kita akan terbitkan 1.000 sertifikat aset Pemkot selesai semua,” ungkapnya.
Bahas Persoalan Lain soal Tanah
Silaturahmi yang digelar Pemkot Bogor dan Kantor Pertanahan juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis seputar pertanahan di Kota Bogor.
Selain percepatan sertifikasi aset, turut dibahas persoalan tanah wakaf serta tanah-tanah yang membutuhkan kejelasan status hukum. Dedie juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung upaya ini.
“Jadi, terima kasih tadi semua unsur hadir, dari Polresta, Kejari, Ketua PN, Dandim, termasuk dari Istana, bagaimana membahas situasi Kamtibmas di Kota Bogor, terutama isu-isu pertanahan, selesaikan kalau membutuhkan percepatan dari Kantor Pertanahan,” kata Didie.
(DIM/NID/RAD)
-
Teknologi2 weeks agoNonton Film LK21 di HP? Ini Cara Streaming Legal lewat Android dan iPhone
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Subtitle Indonesia: 10 Platform Legal untuk Nonton Film Sub Indo
-
Teknologi3 weeks agoKenapa IDLIX Tidak Bisa Dibuka? Penyebab Domain Error hingga Diblokir
-
Politik4 weeks agoProfil dan Agama Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru yang Dilantik Prabowo
-
Teknologi2 weeks agoLK21 Drama Korea Sub Indo: Alternatif Legal untuk Nonton Drakor
-
Teknologi5 days agoLK21 Subtitle Indonesia Tidak Muncul? Begini Cara Cek Bahasa di Netflix, Prime Video dan Apple TV
-
Teknologi1 week agoLK21 Film Jepang Sub Indo: Di Mana Nonton Movie Jepang Legal?
-
Berita2 weeks agoProfil Martha Tilaar: Agama, Keluarga, dan Perjalanan Kariernya
