Kadin PUPR Sumut Terjaring OTT KPK, Punya Harta hampir Rp5 Miliar

MPN Indonesia 8 Juli 2025 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatra Utara, Topan Ginting, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatra Utara.

Penetapan ini dilakukan usai Topan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (26/6).

Operasi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan KPK atas dugaan penyuapan terkait pengadaan proyek jalan oleh Dinas PUPR Sumut dan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Duduk Perkara

Dalam pengungkapan perkara tersebut, KPK menyatakan bahwa proyek yang menjadi objek dugaan korupsi bernilai total Rp231,8 miliar.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, menyampaikan bahwa Topan Ginting tidak sendirian.

Empat orang lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni RES selaku Kepala UPTD PUPR Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, HEL dari Satker PJN Sumut, KIR Direktur PT DNG, dan RAY Direktur PT RN.

“Menetapkan 5 tersangka (dugaan korupsi proyek jalan di Sumut),” ujar Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6).

Penyidik menduga para tersangka bersekongkol untuk memenangkan PT DNG dan PT RN dalam proses tender proyek jalan.

Dari penyidikan awal, KPK telah menyita uang tunai Rp231 juta, sisa dari penarikan dana Rp2 miliar yang diduga digunakan sebagai suap kepada sejumlah pihak.

Penggeledahan

Setelah penetapan tersangka, KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi Topan Ginting di Medan.

“Benar,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan pada Rabu (2/7).

Dalam prosesnya, penyidik menemukan dan menyita tumpukan uang tunai senilai sekitar Rp2,8 miliar. Selain uang, ditemukan pula dua jenis senjata api.

“Untuk jenisnya yang pertama pistol Baretta dengan amunisi 7 butir dan jenis kedua senapan angin dengan jumlah amunisi air gun sejumlah 2 pax,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Pihak KPK menyatakan bahwa asal-usul kedua senjata itu akan didalami dan dikoordinasikan dengan pihak terkait

Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah titik lainnya di Sumatra Utara. Namun, lokasi-lokasi spesifik tidak diungkapkan lebih lanjut.

Harta Kekayaan Topan Ginting

Sesuai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Topan Ginting laporkan ke KPK pada 30 Maret 2025, Topan memiliki total kekayaan senilai Rp4,9 miliar.

Rinciannya meliputi tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp2 miliar, terdiri dari dua bidang rumah beserta tanah dan dua bidang tanah di Medan.

Ia juga tercatat memiliki dua mobil, Toyota Innova dan Toyota Landcruiser Hardtop, dengan nilai total Rp580 juta.

Selain aset tidak bergerak dan kendaraan, Topan juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp85 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp2,2 miliar.

Dalam laporan tersebut, Topan tidak mencantumkan utang, menjadikan total kekayaan bersihnya mendekati Rp5 miliar.

Jerat Hukum untuk Para Tersangka

KPK menjerat Topan Ginting, RES, dan HEL dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan KIR dan RAY dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU yang sama.

Kelima tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama guna mendalami peran masing-masing dalam kasus ini.

(AKM/NID/RAD)