Menteri Prabowo Kompak Minta Tambahan Anggaran, Ada Apa Gerangan?

MPN Indonesia 8 Juli 2025 - Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan komisi terkait pada Senin (7/7), seluruh kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo Subianto serempak mengajukan tambahan anggaran negara untuk tahun 2026.

Usulan ini disampaikan karena pagu indikatif anggaran yang telah ditetapkan dianggap belum mencukupi untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan bahwa kementeriannya membutuhkan anggaran sebesar Rp728,8 miliar, jauh di atas pagu indikatif Rp126,5 miliar.

Tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk pembangunan command center senilai Rp250 miliar dan penguatan fungsi koordinasi lintas sektor. Fasilitas tersebut dirancang sebagai pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real-time.

“Command center ini sangat diperlukan oleh Kemen Kopolkam dan jajaran. Bukan seksdar hanya infrastruktur fisiknya semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time,” ungkap Budi dalam rapat, dikutip MPN Indonesia melalui siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Selasa (8/7).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengusulkan tambahan Rp200 miliar di atas pagu indikatif Rp115,9 miliar.

Ia menyebut dana itu diperlukan untuk mendukung pengawalan proyek perpanjangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung hingga Surabaya, termasuk kebutuhan koordinasi dan kegiatan lapangan.

“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp200 miliar,” katanya.

Rincian Usulan Tambahan Anggaran Kementerian dan Lembaga

Berikut adalah rincian dana tambahan yang diusulkan oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dalam rapat bersama Banggar DPR RI.

Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas)

Yusril Ihza Mahendra mengajukan tambahan Rp100,6 miliar dari pagu indikatif Rp124,6 miliar. Tambahan ini diarahkan pada belanja non-operasional dan belanja modal.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Pratikno mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp207,2 miliar di atas pagu Rp106,8 miliar. Dana akan digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan dan penurunan angka stunting.

Menko Bidang Pangan

Zulkifli Hasan meminta tambahan Rp272 miliar dari pagu Rp137 miliar. Tambahan anggaran dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih dan pemantauan kebutuhan pangan.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Muhaimin Iskandar mengajukan tambahan Rp276,1 miliar dari pagu Rp223,9 miliar. Anggaran diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat menuju pengentasan kemiskinan.

Kementerian Sosial

Saifullah Yusuf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,19 triliun. Dana digunakan untuk mendukung program Sekolah Rakyat yang telah disetujui oleh Kemenkeu dan Bappenas.

Kementerian Agama

Nasaruddin Umar mengajukan tambahan Rp8,4 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan non-ASN, termasuk kebutuhan rekrutmen tahun 2024.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Dari pagu indikatif Rp7,75 triliun, kementerian ini membutuhkan total Rp20,36 triliun. Tambahan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap lembaga kuasi publik seperti KPI dan Dewan Pers.

Kementerian Pertanian

Andi Amran Sulaiman mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp44,64 triliun dari pagu awal Rp13,75 triliun. Tambahan tersebut dibutuhkan dalam rangka pencapaian target swasembada pangan nasional.

Polri

Mengajukan kebutuhan total sebesar Rp173,4 triliun dari pagu Rp109,6 triliun. Tambahan sebesar Rp63,7 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, kendaraan listrik, kapal cepat, dan pengamanan wilayah.

Kejaksaan Agung

Membutuhkan anggaran sebesar Rp27,4 triliun, sementara pagu indikatif hanya Rp8,9 triliun. Tambahan Rp18,52 triliun dialokasikan untuk manajemen organisasi, penegakan hukum, dan layanan publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Mengusulkan tambahan Rp50 miliar untuk program prioritas, termasuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tambahan lainnya sebesar Rp19 miliar diperlukan untuk operasional, termasuk pembayaran gaji SAPA 129 dan CPNS 2024.

Badan Penyelenggara Haji

DPR menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp179,7 miliar. Dana digunakan untuk sewa gedung BUMN karena badan ini belum memiliki kantor tetap.

(AKM/NID/RAD)