Prabowo Sempat Panggil Bos PPATK di Tengah Gaduhnya Pemblokiran Rekening Dormant

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (30/7).

MPN Indonesia 31 Juli 2025 - Pertemuan ini berlangsung di tengah sorotan publik mengenai kebijakan pemblokiran rekening dormant atau rekening tidak aktif.

Ivan tiba di Istana sekitar pukul 17.06 WIB. Saat ditanya soal tujuan pertemuan, ia mengaku belum mengetahui agendanya.

“Iya, iya, nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya,” ujar Ivan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/7).

Perry Warjiyo juga hadir tak lama setelahnya, namun enggan memberikan keterangan kepada media.

Latar Belakang: Polemik Rekening Dormant

Pemanggilan ini berkaitan dengan kebijakan PPATK yang memblokir sementara rekening-rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif selama lebih dari tiga bulan.

Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab, terutama dalam tindak kejahatan siber dan pencucian uang.

Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M. Natsir Kongah, menyebutkan bahwa pada Februari 2025, PPATK menemukan lebih dari 140.000 rekening dormant dengan total saldo Rp428,6 miliar.

Rekening ini tidak menunjukkan aktivitas selama lebih dari 10 tahun.

Pemblokiran sementara terhadap rekening-rekening tersebut mulai diberlakukan pada 15 Mei 2025, setelah proses pemutakhiran data.

Saldo Tetap Aman dan Tidak Hilang

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa saldo rekening dormant yang diblokir tetap aman dan menjadi hak penuh nasabah.

“Hak nasabah 100 persen tidak akan hilang,” ungkap Ivan, Senin (28/7).

Ia menjelaskan, pemblokiran hanya bersifat sementara dan bertujuan untuk menghentikan aktivitas transaksi.

Nasabah tetap bisa mengaktifkan kembali atau menutup rekening melalui prosedur di bank masing-masing.

Alasan Hukum dan Upaya Perlindungan Nasabah

PPATK menegaskan bahwa kebijakan ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuannya adalah melindungi nasabah dari potensi penyalahgunaan rekening yang tidak aktif.

“Pemblokiran dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah atas rekeningnya karena sekarang marak sekali rekening-rekening yang tidak aktif dari nasabah lalu diperjualbelikan dan dipakai untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah,” tambah Ivan.

Risiko Keuangan Nasional Jika Tidak Ditangani

Menurut PPATK, rekening dormant yang dibiarkan tanpa pembaruan data menjadi celah bagi kejahatan finansial.

Hal ini tak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sistem perbankan nasional.

“Ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum,” jelas Natsir.

PPATK dan Bank Indonesia kini terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan nasabah, namun tetap menjamin keamanan sistem keuangan dari potensi penyalahgunaan.

(AKM/NID/RAD)