Naikkan Pajak 250%, Bupati Pati Tantang 50 Ribu Pendemo: Saya Tidak akan Ubah Keputusan

Jawa Tengah, MPN Indonesia 5 Agustus 2025 - Pemerintah Kabupaten Pati menetapkan kebijakan pemerintah berupa penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen untuk 2025.

Kebijakan pajak ini diumumkan Bupati Pati, Sudewo, usai rapat intensifikasi PBB-P2 bersama camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati pada Mei lalu.

Informasi ini menyebar luas setelah video pernyataan Sudewo yang menantang 50.000 pendemo beredar di media sosial seperti TikTok dan Twitter.

“Saya tunggu, silakan lakukan. Jangankan hanya lima ribu orang, 50 ribu orang aja suruh kerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan,” kata Sudewo, dilihat MPN Indonesia dari X @yaniarsim.

PBB di Pati Rendah dibanding Wilayah Lain

Berdasarkan penjelasan di laman resmi Humas Kabupaten Pati, penyesuaian tarif dilakukan mengingat tarif PBB tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun.

“Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo pada 18 Mei lalu.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Menurutnya, penerimaan PBB di Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar. Angka ini dilai kecil jika dibandingkan dengan Jepara Rp75 miliar, Rembang Rp50 miliar, Kudus Rp50 miliar.

“Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus,” tambahnya.

Hasilnya bakal Dipakai untuk Pembangunan Infrastruktur

Dana dari kenaikan PBB-P2 tersebut direncanakan akan digunakan untuk sejumlah proyek seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pengembangan sektor pertanian dan perikanan.

“Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” ujar Sudewo.

(AKM/NID/RAD)