Terungkap! Bupati Sudewo Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Jawa Tengah, MPN Indonesia 14 Agustus 2025 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan bahwa Bupati Pati, Sudewo, menerima aliran uang dari proyek pengadaan barang dan jasa jalur kereta api yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan dugaan tersebut berkaitan dengan kasus yang sebelumnya terungkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023.

“Benar saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R (Risna Sutriyanto),” ujar Budi dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8).

KPK menegaskan penyidikan masih berjalan dan keterlibatan Sudewo akan terus didalami.

“Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa,” kata Budi.

Jika diperlukan, KPK akan memanggil Sudewo untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Rangkaian Proyek dan Keterkaitan Sudewo

Sudewo, yang saat dugaan korupsi terjadi menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, disebut menerima dana terkait proyek DJKA di berbagai daerah, meliputi:

• Jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kaliyoso (Jawa Tengah)
• Pembangunan jalur kereta di Makassar (Sulawesi Selatan)
• Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Cianjur
• Perbaikan pelintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera

Dalam OTT April 2023, KPK mengamankan 25 orang dari berbagai lokasi, dengan 10 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Risna Sutriyanto, Ketua Pokja proyek jalur ganda KA Solo Balapan–Kadipiro.

Sudewo pernah diperiksa KPK pada 3 Agustus 2023 sebagai saksi untuk perkara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya.

Ia juga hadir di persidangan Putu di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023.

Bukti Uang Rp3 Miliar dan Bantahan Sudewo

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, jaksa menghadirkan bukti uang tunai senilai sekitar Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo.

Uang tersebut terdiri atas pecahan rupiah dan mata uang asing.

Sudewo membantah bahwa uang itu berasal dari praktik korupsi.

“Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” jelas Sudewo saat bersaksi.

Ia juga menolak tudingan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung yang terlibat dalam proyek jalur KA Solo Balapan–Kaliyoso.

Meski demikian, KPK menegaskan bahwa pengembalian uang, jika dilakukan, tidak menghapus unsur pidana.

Tekanan Publik dan Langkah DPRD Pati

Dugaan korupsi ini memicu kemarahan publik di Pati. Unjuk rasa besar terjadi pada 13 Agustus 2025 di Kantor Bupati Pati, disertai tuntutan agar Sudewo mundur.

Selain kasus hukum, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang sempat diumumkan dan kemudian dibatalkan, turut memperbesar tekanan terhadap Sudewo.

Menanggapi desakan masyarakat, DPRD Kabupaten Pati membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses potensi pemakzulan.

Meski Sudewo telah menyampaikan permintaan maaf, aksi protes tetap berlangsung dan berujung ricuh.

(AKM/NID/RAD)