Koordinator Demo Pati Damai dengan Bupati Sudewo, Aksi Jilid 2 Batal Digelar?

Jawa Tengah, MPN Indonesia 21 Agustus 2025 - Rencana demonstrasi dan aksi massa jilid II yang semula dijadwalkan pada Senin (25/8) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menuntut pemakzulan Bupati Sudewo, resmi dibatalkan.

Ahmad Husein, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu, yang sebelumnya menjadi penggerak aksi, menyatakan tidak lagi terlibat.

Keputusan ini diambil setelah Husein berdamai dengan Bupati Sudewo. Ia mengaku tuntutannya sudah diterima oleh Sudewo.

“Ya, tadi aku video call-an sama Pak Bupati, dan aspirasi-aspirasi saya diterima oleh Pak Bupati. Dari bawah ibaratnya, kepala desa saya suruh tekan Pak Bupati, itu pembangunannya maksimal, biar tahun ini membangun, tahun depan dana desanya buat yang lain” ujar Husein kepada awak media, Selasa (19/8).

Alasan Pembatalan Aksi

Pembatalan diumumkan Husein sehari setelah ia sempat mengajak masyarakat kembali turun ke jalan melalui siaran langsung di akun TikTok-nya.

Ia menyebut pergerakan massa kini sudah menyimpang dari tujuan awal.

“Ya, kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal, kan, real dari masyarakat. Makanya dari situ saya langsung, lebih baik membatalkan ketimbang saya cuma buat jembatan aja dan dia ditunggangi politik” jelasnya.

Dengan hal ini, ia menegaskan tidak lagi menuntut Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.

Penjelasan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan rencana aksi 25 Agustus bukan keputusan kolektif mereka.

“Untuk [demo] tanggal 25 itu bukan inisiasi dari kami di sini [Aliansi Masyarakat Pati Bersatu]. Itu inisiasi pribadi dari Mas Husein,” kata Teguh Istiyanto, salah satu koordinator, Selasa (19/8).

Hal senada disampaikan Supriyono, perwakilan aliansi lainnya.

“Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tidak akan menggelar aksi demo selama belum ada putusan hak angket dari DPRD,” ucapnya, Rabu (20/8).

Meski Husein mundur, aspirasi pemakzulan Sudewo tetap disuarakan sejumlah elemen masyarakat.

Aliansi fokus mengawal proses hak angket melalui Panitia Khusus DPRD Pati dan membuka posko pengaduan masyarakat di dekat Gedung DPRD sejak Senin (18/8).

Aksi Dialihkan ke KPK Jakarta

Aliansi kini mengalihkan fokus unjuk rasa ke tingkat nasional.

Mereka merencanakan aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta untuk mendesak penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api, termasuk proyek Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso (GSS-06). Saat ini, Sudewo masih berstatus saksi.

Untuk aksi tersebut, aliansi membuka donasi sebesar Rp5.000 per orang dan menerima bantuan transportasi.

Massa dijadwalkan berangkat dari Pati pada 31 Agustus dan menggelar aksi di Jakarta pada 2-3 September 2025.

Sementara itu, Pansus Hak Angket DPRD Pati sudah mulai bekerja sejak Rabu (13/8), dengan menetapkan 12 isu utama yang menjadi fokus pembahasan, mulai dari persoalan kepegawaian hingga pengadaan barang dan jasa.

Dengan pembatalan demo jilid II, tuntutan transparansi pemerintahan Bupati Sudewo tetap dikawal melalui jalur hukum dan lembaga berwenang.

(AKM/NID/RAD)