Presiden KSPSI: Prabowo Janji RUU Perampasan Aset segera Dibahas

MPN Indonesia 4 September 2025 - Prabowo Subianto disebut berjanji akan meminta DPR RI segera membahas dua rancangan undang-undang penting, yakni RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

Informasi ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, usai bertemu Prabowo, para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, dan perwakilan organisasi masyarakat di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9).

“Beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” ujar Andi Gani kepada wartawan usai pertemuan.

KSPSI Nyatakan Dukungan kepada Prabowo

Saat pertemuan itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait nasib pekerja di Indonesia.

Andi Gani menyatakan bahwa kalangan buruh memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, namun tetap menekankan pentingnya ruang demokrasi.

Ia menegaskan dukungan penuh terhadap demonstrasi yang berlangsung secara damai, sekaligus menyatakan penolakan terhadap tindakan anarkis.

“Kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” kata Andi Gani.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Demonstrasi Harus Tetap Ada di Negara Demokrasi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan serupa.

Ia menekankan bahwa demonstrasi harus tetap menjadi bagian dari kanal demokrasi, terutama bagi masyarakat lapisan bawah.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal lambat atau tidak mau mendengar,” kata Said Iqbal.

Menurut Said, Prabowo menyambut baik masukan tersebut dan menyepakati bahwa demonstrasi harus dilakukan secara konstitusional dan tanpa kekerasan.

“Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” ujarnya.

Sampaikan Berbagai Masalah yang Ada

Pertemuan antara Prabowo dan para tokoh itu berlangsung dari sore hingga malam hari.

Selain membahas RUU, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai isu yang dianggap penting oleh masyarakat dan organisasi sipil.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menyatakan bahwa dialog berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” ujar Jacky.

(AKM/NID/RAD)