Jawab soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Prabowo: Sebagian Masuk Akal, Sebagian Debtable

MPN Indonesia 8 September 2025 - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto merespons langsung tuntutan rakyat yang tergabung dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat setelah gelombang demonstrasi berlangsung dari akhir Agustus hingga awal September 2025.

Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di Hambalang, Jawa Barat, pada akhir pekan lalu (7/9), yang juga dihadiri Pemimpin Redaksi SCTV, Retno Pinasti.

Prabowo mengakui sebagian tuntutan dinilai rasional, sedangkan sebagian lainnya masih terbuka untuk diskusi.

“Ya saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Ya saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ujar Prabowo dalam keterangannya.

Pembentukan Tim Investigasi Kasus Affan Kurniawan

Salah satu tuntutan yang mendapat respons positif adalah desakan pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis kepolisian saat demonstrasi.

“Saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana,” jelas Prabowo.

Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil Masih Bisa Diperdebatkan

Terkait permintaan menarik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari pengamanan sipil, Prabowo menegaskan peran TNI melindungi rakyat adalah mandat konstitusi.

“Ya tugas TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman mana pun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat, masa tarik TNI dari pengamanan sipil, itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya,” tegasnya.

Prabowo juga mengingatkan aparat agar tetap proporsional dan menegaskan sanksi bagi yang melanggar.

“Kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Jadi, harus proporsional,” kata Prabowo.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Imbauan untuk Demonstrasi Damai

Presiden Prabowo berharap demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi anarkis.

Ia menyinggung insiden kebakaran Gedung DPRD di Makassar yang menewaskan empat aparatur sipil negara (ASN).

“Tapi, sekali lagi, gerakan bakar-bakar di seluruh dunia, ini adalah gerakan yang tergolong sangat membahayakan dan mengancam nyawa orang lain. Terbukti ada empat orang di Makassar tidak berdosa, ASN yang mati karena kebakaran,” ucapnya.

Rincian Tuntutan 17+8 dari Demonstran

Tuntutan rakyat ini ditujukan kepada beberapa institusi negara dan mencakup isu struktural, kebijakan ekonomi, hingga reformasi lembaga negara. Berikut poin-poinnya:

Kepada Presiden Prabowo Subianto:

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
• Bentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki:
  • Kasus Affan Kurniawan
  • Kasus Umar Amarudin
  • Seluruh korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus
• Pastikan mandat investigasi bersifat jelas dan transparan.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

• Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
• Batalkan seluruh fasilitas baru termasuk pensiun.
• Publikasikan transparansi anggaran DPR, mencakup gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas lain.
• Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah serta melibatkan KPK.

Kepada Ketua Umum Partai Politik:

• Pecat atau beri sanksi kepada kader DPR yang tidak etis dan menimbulkan kemarahan publik.
• Umumkan komitmen partai berpihak pada rakyat di tengah krisis.
• Libatkan kader dalam forum dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia:

• Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
• Hentikan tindakan kekerasan dan patuhi SOP pengendalian massa.
• Proses hukum secara transparan terhadap aparat dan komandan yang melanggar HAM.

Kepada Tentara Nasional Indonesia:

• Segera kembali ke barak dan hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
• Tegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri.
• Tegaskan komitmen untuk tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.

Kepada Kementerian Sektor Ekonomi:

• Pastikan upah layak bagi guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek daring.
• Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
• Buka dialog dengan serikat buruh terkait solusi atas upah minimum dan sistem outsourcing.

Tambahan tuntutan reformasi:

• Bersihkan DPR melalui audit independen yang diumumkan ke publik. Tolak mantan koruptor, tetapkan KPI, dan hapus perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup dan pengawalan khusus.
• Reformasi partai politik dan kuatkan fungsi pengawasan eksekutif. Partai wajib publikasikan laporan keuangan tahun ini.
• Susun reformasi perpajakan yang lebih adil dan batalkan rencana kenaikan pajak yang membebani rakyat.
• Segera sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, disertai penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
• Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis, dimulai dari revisi UU Kepolisian serta desentralisasi fungsi dalam 12 bulan.
• TNI kembali ke barak tanpa pengecualian dan dicabut dari proyek sipil seperti food estate.
• Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Kompolnas melalui revisi UU.
• Evaluasi kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk peninjauan ulang UU Cipta Kerja dan proyek strategis nasional.

(AKM/NID/RAD)