PM Prancis, Francois Bayrou Lengser dari Pemerintahan

MPN Indonesia 9 September 2025 - Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou, resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9) setelah kalah dalam pemungutan suara mosi kepercayaan di Majelis Nasional yang berlangsung sehari sebelumnya, Senin (8/9).

Dalam pemungutan suara tersebut, Bayrou hanya mendapat 194 suara percaya, sementara 364 anggota parlemen menyatakan tidak percaya.

Hasil ini menjadikan Bayrou sebagai perdana menteri pertama dalam sejarah modern Prancis yang dilengserkan melalui mosi kepercayaan.

Voting Parlemen dan Rencana Penghematan

Pemungutan suara dilakukan setelah Bayrou mengajukan mosi kepercayaan untuk mengakhiri kebuntuan mengenai rencana penghematan anggaran sebesar €44 miliar (sekitar Rp842 triliun).

Rencana ini mencakup penghapusan dua hari libur nasional dan pembekuan anggaran pemerintah.

PM Francois Bayrou menegaskan bahwa langkah penghematan tersebut diperlukan karena utang negara sudah mencapai level berbahaya.

“Realitas akan tetap tak tertahankan: pengeluaran akan terus meningkat, dan beban utang, yang sudah tak tertahankan, akan semakin berat dan mahal,” kata Bayrou dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari CNN World, Selasa (9/9).

Namun, usulan itu gagal mendapat dukungan mayoritas parlemen.

Ketua Majelis Nasional Prancis, Yael Braun-Pivet, menegaskan bahwa sesuai Pasal 50 Konstitusi Prancis, perdana menteri harus mengundurkan diri jika kalah dalam mosi kepercayaan.

Krisis Politik dan Ketegangan Internal

Pelengseran Bayrou menambah panjang daftar krisis politik yang dihadapi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron sejak partainya kalah dalam pemilu parlemen pada Juni 2024.

Kekalahan tersebut membuat parlemen terpecah dan menyulitkan pemerintah untuk meloloskan undang-undang maupun anggaran.

Sebelum Bayrou, Michael Barnier sempat menjabat sebagai perdana menteri.

Ia ditunjuk Macron pada September 2024, namun mundur dalam waktu tiga bulan karena gagal membangun dukungan parlemen.

Sejumlah partai dari berbagai spektrum, baik kanan maupun kiri, kini menyerukan pemilihan presiden lebih awal.

Namun, Macron menegaskan tidak akan mengundurkan diri dan tetap menjabat hingga masa kepresidenannya berakhir pada 2027.

Langkah Selanjutnya dari Macron

Kantor Kepresidenan Prancis menyatakan bahwa Macron akan menerima pengunduran diri Bayrou pada Selasa (9/9) dan segera menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang.

Dalam menentukan pengganti Bayrou, Macron menghadapi situasi politik yang rumit.

Pengamat memperkirakan ia akan memilih kandidat dari kalangan sosialis kiri-tengah.

Namun, tantangan besar tetap ada karena calon tersebut harus mampu menjalin aliansi dengan blok liberal pendukung Macron yang menentang kebijakan kiri, seperti kenaikan pajak untuk kelompok kaya.

Latar Belakang Ketegangan Politik

Ketidakstabilan ini berawal dari keputusan Macron menggelar pemilihan umum dadakan pada 2024.

Hasilnya, tidak ada kubu yang meraih mayoritas di parlemen, memperparah krisis politik internasional.

Aliansi pendukung Macron kehilangan banyak kursi sejak 2022, sementara Partai Nasional yang berhaluan kanan ekstrem justru muncul sebagai partai terbesar.

Ketua Partai Hijau, Marine Tondelier, mengatakan, “Dia tak bisa melawan jajak pendapat untuk yang ketiga kalinya,” menyinggung kesulitan Macron dalam menjaga stabilitas pemerintahan lewat pemilihan perdana menteri.

(ADN/NID/RAD)