Kasus Pembobolan Bank Kian Marak, Bagaimana Keamanan Dana Nasabah di Era Digital?

MPN Indonesia 15 September 2025 - Perkembangan layanan digital seperti electronic Know Your Customer (e-KYC), onboarding, pembayaran, dan investasi semakin mempermudah transaksi keuangan, namun juga membuka celah bagi kejahatan siber.

Seperti kasus pembobolan rekening dana nasabah (RDN) PT Panca Global Kapital Tbk yang baru-baru ini mencuat.

Kasus kejahatan dengan nilai kerugian sekitar Rp70 miliar itu menjadi sorotan publik dan menambah kekhawatiran atas keamanan digital di sektor jasa keuangan.

Meningkatnya Perubahan Pola Transaksi

Hal ini menjadi perhatian mengingat tren penggunaan digital banking meningkat signifikan, terutama sejak pandemi.

Berdasarkan data Markplus per April 2020, terjadi peningkatan pada beberapa jenis transaksi:

• Transfer uang naik 78%
• Top up e-wallet naik 81%
• Pembayaran akun virtual naik 50%
• Pembayaran kartu kredit naik 35%
• Top up uang elektronik naik 21%
• Transaksi tanpa kartu naik 15%

Ancaman Identity Fraud

Dari beragamnya layanan digital tersebut, perlindungan data pribadi pengguna masih menjadi isu. Proses onboarding pembukaan rekening digital jadi titik krisis keamanan karena identitiy fraud dapat membuka jalan untuk kejahatan keuangan lain.

Menurut laporan IBM Cost of Data Breach 2024, rata-rata kerugian global akibat pencurian data pribadi mencapai USD 4,9 juta, meningkat 10% dari tahun sebelumnya.

Di Indonesia, risiko ini diperparah oleh rendahnya indeks literasi digital dan keuangan masyarakat yang masing-masing berada di angka 3,78 (skala 5) dan 66,46% pada 2025.

Indonesia juga belum memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi karena aturannya masih mengacu pada PP No.71 Tahun 2019 dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016.

Mengatasi potensi kejahatan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Saat Prihartono, menyebut perlunya keseimbangan antara perkembangan layanan dengan keamanan digital.

Ia menyebut akses yang mudah harus diimbangi dengan sistem keamanan dan teknologi informasi yang andal. Sementara proses e-KYC yang kerap digunakan sebagai akses masuk ke layanan digital rentan terhadap penyalahgunaan.

“Strategi anti-fraud yang komprehensif dan pemanfaatan AI untuk deteksi anomali secara real-time menjadi kunci menjaga digital trust di sektor jasa keuangan,” ujar Saat dikutip MPN Indonesia dari Fintech Talk, Senin (15/9).

Upaya Pihak Bank dalam Menjaga Kemananan Data Nasabah

Maraknya isu soal kejahatan digital menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan dana nasabah dalam era digital yang terus berkembang.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, beberapa pihak dari sektor terkait di acara diskusi daring Fintech Talk bertajuk Fighting Digital Fraud: Membangun Digital Trust Layanan Perbankan melalui Inovasi Identitas Digital pun angkat suara.

CEO Privy, Marshall Pribadi, menambahkan bahwa identitas digital yang dikelola oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) mampu menyederhanakan proses onboarding tanpa mengurangi keamanan.

Ia dalam keterangannya juga menyebut bahwa sertifikat elektronik yang digunakan dilengkapi certificate warranty untuk memitigasi risiko.

Sementara itu, Chief Digital & Analytics Officer Bank Danamon, Andreas Kurniawan, menjelaskan bahwa banknya menggunakan kombinasi teknologi e-KYC, liveness detection, dan OCR dengan verifikasi berlapis untuk menghadapi kejahatan digital.

“Dengan bantuan verifikasi liveness dan e-KYC kita mencoba mencegah atau memitigasi sebanyak mungkin,” katanya.

(ADN/NID/RAD)