Ancaman Utang PayLater Makin Nyata, Pemerintah Diminta Tegas untuk Tangani

MPN Indonesia 21 April 2025 - Masalah utang yang menumpuk akibat penggunaan layanan PayLater kini makin menimbulkan kekhawatiran.

Kondisi ini mendorong pentingnya berbagai kebijakan diterapkan secara tegas dan transparan demi menghindari kerugian finansial yang lebih besar di masa mendatang.

“Pemerintah harus tegas dan transparan dalam mencegah praktik PayLater atau pinjaman daring ilegal,” kata Peneliti Bidang Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Jaya kepada MPN Indonesia saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan.

Cegah PayLater Diminati Tanpa Pertimbangan

Menurut Jaya, pemerintah harus serius menghadapi praktik PayLater atau pinjaman daring ilegal.

Penindakan yang cepat dan efektif terhadap iklan yang tidak jelas serta tindakan tegas ketika sudah terlanjur terjadi sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari potensi penipuan dan kerugian finansial.

Penegakan hukum dan regulasi yang jelas diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen serta mendorong penggunaan layanan finansial yang sah dan bertanggung jawab.

Hal ini menjadi langkah awal dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan layanan PayLater yang dapat berujung pada beban utang yang berat.

Pengawasan Non Performing Loan Diperketat

Langkah berikutnya adalah peningkatan pengawasan terhadap Non Performing Loan (NPL) atau wanprestasi pinjaman, khususnya pinjaman yang tertunggak lebih dari 90 hari.

Pemerintah harus menargetkan agar tingkat NPL secara nasional tetap di bawah 5%. Pengawasan ini penting agar lonjakan utang yang tidak terkontrol di masyarakat bisa dicegah sedini mungkin.

“Kedua, tingkatkan pengawasan Non Performing Loan atau wanprestasi pinjaman 90 hari di bawah 5% di level nasional,” kata Jaya.

Dengan menjaga angka NPL tetap rendah, stabilitas sistem keuangan nasional dapat lebih terjaga, serta mencegah perluasan beban utang di masyarakat akibat gagal bayar.

Kemudahan Pinjaman Dana untuk UMKM

Untuk menekan ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap layanan PayLater berbunga tinggi, pemerintah harus mendorong peningkatan akses pembiayaan yang lebih inklusif.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperluas jangkauan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peningkatan akses ini akan membantu UMKM menjalankan kegiatan usahanya tanpa harus mengambil risiko dengan memanfaatkan skema PayLater, yang berpotensi menambah beban keuangan akibat bunga yang tinggi.

“Ketiga, peningkatan kredit usaha rakyat atau khusus mikro yang inklusif untuk umkm dalam meningkatkan usahanya agar tidak langsung memilih paylater yang bungany lebih besar,” ucap Jaya.

Literasi Keuangan

Selain dari sisi pemerintah, masyarakat juga bisa mencegah diri agar tidak terjerumus dalam utang PayLater yang tinggi dengan meningkatkan literasi keuangan.

Literasi keuangan bisa meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya memiliki kemampuan manajemen keuangan agar tak terjebak dalam utang yang besar.

“Peningkatan sosialisasi dan literasi keuangan, khususnya kepada generasi muda, sangat penting,” kata Jay.

“Ini akan membantu mereka memahami bagaimana cara menggunakan PayLater secara bijak, menghindari utang konsumtif, dan berfokus pada penggunaan finansial yang produktif,” imbuhnya.

(AKM/NID/RAD)