Ketua DPR Filipina Mundur dari Jabatan usai Terlibat Korupsi Proyek Penanganan Banjir

MPN Indonesia 19 September 2025 - Ketua DPR Filipina, Ferdinand Martin Romualdez, resmi mengundurkan diri pada Rabu (17/9) menyusul meningkatnya kontroversi terkait dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir.

Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr, mengumumkan keputusan ini menjelang sidang paripurna parlemen di Manila.

“Persoalan seputar proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang tidak hanya membebani saya, tetapi juga lembaga yang kita semua layani ini. Semakin lama saya menjabat, semakin berat bebannya,” ujar Romualdez dalam pernyataannya di DPR, sebagaimana dikutip MPN Indonesia dari laman CNA, Jumat (19/9).

Ia menambahkan, “Tindakan saya ini adalah untuk mengizinkan Komisi Independen Infrastruktur melaksanakan mandatnya secara bebas dan penuh, tanpa keraguan, intervensi, dan pengaruh yang tak semestinya.”

Proyek Banjir Fiktif dan Investigasi

Skandal ini mencuat setelah proyek pengendalian banjir, yang menerima pendanaan besar selama tiga tahun terakhir, terbukti tidak berjalan sesuai rencana. Sementara itu, banjir masih melanda sejumlah wilayah di Filipina.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 118,5 miliar peso atau sekitar Rp34 triliun dalam periode 2023–2025.

Presiden Marcos Jr sebelumnya menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proyek-proyek besar, termasuk proyek penanganan banjir, saat pidato kenegaraannya pada Juli lalu.

Pemerintah membentuk Komisi Independen Infrastruktur yang dipimpin mantan Ketua Mahkamah Agung Andres Reyes, dengan mandat menyelidiki proyek pengendalian banjir selama sepuluh tahun terakhir.

Romualdez disebut menyetujui alokasi anggaran proyek tanpa pengawasan DPR, yang menambah tekanan publik.

Dalam wawancara dengan radio lokal, anggota Kongres Ronaldo Puno menyebut Romualdez menyatakan kontroversi ini terlalu besar dan ia berniat mundur untuk menghadapi tuduhan tersebut.

Reaksi Publik dan Unjuk Rasa

Kontroversi proyek banjir memicu gelombang unjuk rasa di Manila. Masyarakat menuntut keadilan atas dugaan penyalahgunaan dana.

“Untuk menunjukkan bahwa Anda marah, kecewa, ingin keadilan, apa salahnya? Saya tidak menyalahkan mereka, sedikit pun tidak,” jelas Presiden Marcos Jr menanggapi aksi protes dengan tegas pada Senin (15/9).

Unjuk rasa yang disebut “Pawai Triliun Peso” direncanakan berlangsung besar-besaran pada Minggu (21/9), bertepatan dengan peringatan deklarasi darurat militer oleh ayah Presiden.

Aksi ini diperkirakan melibatkan ribuan peserta sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan dana proyek iklim sejak 2023.

Dampak Politik di Tingkat Legislatif

Skandal ini tidak hanya mengguncang DPR, tetapi juga Senat Filipina.

Ketua Senat sebelumnya, Francis Escudero, digantikan oleh Vicente Sotto III pada awal September 2025 karena namanya turut dikaitkan dengan kontraktor proyek banjir.

Escudero menyebut hal tersebut sebagai “pekerjaan pembongkaran” yang bertujuan menjatuhkannya.

Romualdez, yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Leyte, berharap parlemen tetap melanjutkan tugas legislatifnya.

“Saya mendorong kolega saya untuk melanjutkan pekerjaan dengan persatuan dan tekad yang kuat,” pungkasnya.

Ia juga menekankan pentingnya demokrasi yang mampu melakukan koreksi diri dan pembaruan, seraya meminta publik mendukung lembaga negara dalam mewujudkan akuntabilitas.

(ADN/NID/RAD)