Update Demo Timor Leste: DPR ‘Nyerah’, Tunjangan Pensiun hingga 65 Mobil Mewah Batal Dibeli

MPN Indonesia 19 September 2025 - Parlemen Timor Leste pada Rabu (17/9) sepakat mencabut pemberian tunjangan pensiun seumur hidup bagi anggotanya, sehari setelah membatalkan rencana pembelian 65 mobil SUV mewah senilai jutaan dolar.

Keputusan ini diambil setelah gelombang demonstrasi mahasiswa yang berlangsung sejak Senin (15/9).

Sebelumnya, parlemen telah menyetujui anggaran USD4,2 juta (Rp70 miliar) untuk membeli SUV Toyota Prado bagi 65 anggota dewan.

Dokumen resmi parlemen mencatat tender itu dijadwalkan selesai pada September 2025.

Namun, resolusi mendadak kini membatalkan proses pengadaan dan menginstruksikan penggunaan kendaraan lama yang ada.

Demonstrasi Berlanjut

Ribuan mahasiswa tetap melanjutkan aksi hingga hari ketiga pada Rabu (17/9).

Sekitar 2.000 orang berkumpul di dekat gedung parlemen di ibu kota Dili untuk memastikan janji pembatalan benar-benar dijalankan.

“Ada rumor bahwa mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan. Karena itulah kami tetap di sini untuk memastikan uang pajak rakyat tidak disalahgunakan,” kata Trinito Gaio (42), salah satu demonstran, dikutip MPN Indonesia dari AFP.

Ketegangan sempat terjadi dalam unjuk rasa. Demonstran membakar ban, merusak gedung pemerintah, hingga melempari aparat dengan batu.

Pejabat Dinilai Tak Peka Kondisi Rakyat

Para demonstran menilai pembelian mobil dan tunjangan pensiun seumur hidup mencerminkan kesenjangan di Timor Leste.

“Kami mulai protes ketika mereka memutuskan membeli mobil. Tapi ini meledak karena orang sudah lelah dengan semua ini,” ujar Cezario Cesar (30), mahasiswa yang memimpin aksi, dikutip MPN Indonesia dari BBC.

“Rakyat tidak punya akses pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang baik, tapi mereka malah membuat undang-undang untuk menguntungkan diri sendiri,” tambah dia.

Seorang mahasiswi menambahkan, “Saya marah karena mereka ingin membeli mobil mewah untuk bekerja, sementara rakyat masih menderita,”.

Gaji anggota parlemen Timor Leste diketahui mencapai USD 36.000 (Rp592 juta) per tahun, lebih dari 10 kali lipat pendapatan rata-rata warga yang hanya sekitar USD 3.000 (Rp49 juta).

Respons Pemerintah

Presiden Jose Ramos-Horta menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam aksi protes.

Sementara itu, Perdana Menteri Xanana Gusmao sedang berada di London untuk menghadiri pertemuan terkait perbatasan darat dan maritim. Ia dijadwalkan kembali pada 22 September.

Negara berpopulasi 1,3 juta jiwa itu masih bergantung pada cadangan minyak dan gas yang semakin menipis, sementara lebih dari 40% penduduk hidup dalam kemiskinan, dengan tingkat pengangguran dan malnutrisi yang tinggi.

(ADN/NID/RAD)