Ribuan Petani Bakal Gelar Unjuk Rasa di DPR RI pada 24 September 2025

MPN Indonesia 22 September 2025 - Sekitar 12.000 petani dari 139 organisasi akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada Rabu (24/9), bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional.

Aksi massa ini digelar sebagai bentuk desakan terhadap pemerintah agar segera menyelesaikan 24 masalah struktural agraria serta merealisasikan sembilan langkah perbaikan yang telah lama disuarakan.

Demonstrasi ini diinisiasi oleh berbagai kelompok petani dari wilayah Jawa Barat dan Banten, seperti Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Majalengka, Serikat Pekerja Tani Karawang, dan lainnya dengan melibatkan mahasiswa, buruh, serta organisasi masyarakat sipil.

Selain di Jakarta, sebanyak 13.000 orang dari organisasi petani lainnya juga akan melakukan aksi serentak di berbagai daerah, termasuk Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang, dan Manado.

Desak Pemerintah Selesaikan Konflik Agraria

Menurut organisasi masyarakat sipil, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan respons atas kegagalan pemerintah selama 65 tahun pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria 1960.

Dalam unggahan di Instagram @tanahuntukrakyat pada Sabtu (20/9), mereka mendesak presiden dan DPR RI untuk menyelesaikan konflik agraria.

“Mendesak Presiden dan DPR RI menyelesaian konflik agraria dan merombak ketimpangan penguasaan tanah dengan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria dan mengesahkan RUU Reforma Agraria untuk memastikan reforma agraria sejati berjalan sesuai dengan UUPA 1960,” tulis pernyataan tersebut, dikutip MPN Indonesia pada Senin (22/9).

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dalam keterangan tertulisnya juga menyoroti Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk selama pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal memenuhi mandatnya.

Dewi menilai GTRA hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil konkret dalam penyelesaian konflik agraria.

Ketimpangan Kepemilikan Tanah jadi Sorotan

Dalam unggahan Instagram, KPA menjelaskan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia semakin memburuk, di mana 1 persen kelompok elit menguasai 58 persen tanah dan sumber daya, sementara 99 persen sisanya berebut sisa lahan.

Selama periode 2015–2024, tercatat 3.234 konflik agraria terjadi dengan total luas 7,4 juta hektar, berdampak pada sekitar 1,8 juta keluarga yang kehilangan tanah dan mata pencaharian.

Konflik tersebut dipicu oleh berbagai proyek skala besar yang dinilai merampas hak-hak petani dan masyarakat adat, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), food estate, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga militerisasi pangan.

“Proyek-proyek tersebut terus meluas ke kampung-kampung dan desa, merampas tanah petani dan wilayah adat, menutup akses ke laut dan wilayah tangkapnya akibat sudah dikapling-kapling para pengusaha,” ungkap Dewi.

(AKM/NID/RAD)