Marak Kasus Keracunan Massal, Dasco Minta Penegak Hukum Ikut Usut MBG

MPN Indonesia 26 September 2025 - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turut menginvestigasi kasus keracunan massal yang terjadi setelah siswa mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menurut Dasco, keterlibatan APH diperlukan guna membedakan apakah kasus keracunan disebabkan oleh kelalaian dalam penyajian makanan atau justru ada unsur kesengajaan.

“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan,” ujarnya saat ditemui awak media di Gedung DPR RI pada Kamis (25/9).

Dasco Minta BGN Serius Usut Kasus Keracunan Massal

Dalam pernyataan lebih lanjut, Dasco menekankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyikapi kasus tersebut dengan serius. Ia juga mengimbau publik memberi ruang kepada BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“Tentunya kita meminta kepada MBG (BGN) untuk menyikapi hal ini dengan serius … Untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” ucapnya.

Selain itu, Dasco menyebut Komisi IX DPR telah mengikuti perkembangan program makan bergizi gratis (MBG) dan akan mengawal proses evaluasi.

Ia mengatakan komisi teknis terkait akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi memastikan program bantuan pemerintah ini berjalan dengan tertib.

“Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG,” ujar Dasco.

Istana Ungkap 8.549 Dapur MBG Belum Kantongi SLHS

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan terkait MBG sejak Januari 2025.

Kasus tersebut tersebar di tiga wilayah dengan rincian, Wilayah I mencapai 1.281 kasus, Wilayah II mencapai 2.606 kasus, dan Wilayah III mencapai 824 kasus dengan mayoritas kasus dilaporkan terjadi di wilayah Pulau Jawa.

Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sebelumnya mengungkap bahwa berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 22 September 2025, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 dapur yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Padahal, menurut Qodari, SLHS dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) penting sebagai upaya mitigasi risiko keracunan dalam program MBG.

“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga K/L yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” jelasnya.

(AKM/NID/RAD)