Survei Celios: Bahlil jadi Menteri Paling Buruk di Kabinet Prabowo, Wajib Di-reshuffle

MPN Indonesia 21 Oktober 2025 - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei nasional dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai pejabat dengan kinerja paling buruk.

Survei yang dirilis pada Senin (20/10) ini menunjukkan Bahlil berada di urutan teratas daftar menteri yang dinilai layak terkena reshuffle.

Dikutip MPN Indonesia berdasarkan data Celios, Bahlil memperoleh skor minus 151, tertinggi di antara menteri dengan tingkat ketidakpuasan publik maupun pakar kebijakan.

Penilaian tersebut didapat dari agregasi hasil survei terhadap 1.338 responden dari berbagai wilayah dan 120 jurnalis dari 60 media nasional.

Daftar Lengkap Menteri dengan Nilai Terendah

Survei Celios menilai efektivitas kebijakan, akuntabilitas, dan capaian target kementerian selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai bentuk evaluasi kinerja pejabat publik dalam Kabinet Merah Putih.

Berikut sepuluh pejabat yang dinilai layak di-reshuffle berdasarkan skor negatif:

1. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM): -151
2. Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional): -81
3. Natalius Pigai (Menteri HAM): -79
4. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan): -56
5. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan): -36
6. Widiyanti Putri Wardhana (Menteri Pariwisata): -34
7. Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan): -22
8. Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan): -14
9. Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal): -10
10. Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang): -7

Celios menjelaskan survei dilakukan dengan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif selama periode 30 September hingga 13 Oktober 2025, menggunakan pendekatan expert judgment.

Responden terdiri dari publik umum dan jurnalis desk ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta lingkungan.

Nilai Rata-Rata Pemerintahan Prabowo-Gibran

Rata-rata nilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran tercatat hanya 3 dari skala 10, menurun dibandingkan hasil penilaian pada 100 hari pertama masa jabatan.

Survei juga mencatat hanya 1 persen responden yang menilai kinerja Prabowo–Gibran sangat baik, sementara hampir 50 persen menilai sangat buruk.

Sektor-sektor dengan penilaian terendah meliputi:

• Penegakan hukum dan HAM: 19%
• Lingkungan: 17%
• Ekonomi: 14%
• Pendidikan: 14%
• Kesehatan dan sosial: masing-masing 11%
• Infrastruktur dan pertanian: masing-masing 7%

Evaluasi dan Dorongan Reshuffle Kabinet

Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, menyebut hasil survei ini sebagai “rapor merah” bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menekankan pentingnya evaluasi dan perombakan kabinet.

“Pak Prabowo harus melakukan evaluasi total, melakukan reshuffle kabinet, melakukan nomenklatur kementerian ini pangkas, dan merefleksikan dari data ini, publik menunggu,” ujar Galau dalam keterangan resmi, Senin (20/10).

Dari kalangan pakar, 96 persen menyatakan perlunya pergantian menteri, sementara 98 persen mendukung pemangkasan struktur kementerian yang dinilai terlalu gemuk.

Saat ini, jumlah pejabat publik dalam Kabinet Merah Putih diperkirakan mencapai sekitar 140 orang, termasuk menteri, wakil menteri, dan penasihat presiden.

Menteri dengan Penilaian Positif

Selain mencatat kinerja buruk, Celios juga menampilkan daftar menteri dengan penilaian positif.

Beberapa nama yang mendapat skor tinggi di antaranya:

• Yusril Ihza Mahendra (Menkopolhukam dan Imigrasi)
• Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
• Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
• Abdul Mu’ti (Mendikdasmen)
• Nasaruddin Umar (Menteri Agama)

Adapun menteri yang baru dilantik per September 2025 belum disertakan dalam survei karena masa kerja mereka belum cukup untuk dievaluasi.

Pandangan Publik dan Isu Utama

Survei panel terhadap 1.338 responden publik dan 120 jurnalis dari 60 media menunjukkan hasil berikut:

• 56% menilai hanya sebagian kecil janji politik yang dijalankan
• 43% menilai tidak ada janji politik yang berhasil
• 72% menyebut kinerja pemerintahan buruk (43% buruk, 29% sangat buruk)
• 80% menilai kebijakan tidak sesuai kebutuhan publik
• 64% menilai kualitas kepemimpinan rendah
• 91% menilai komunikasi pemerintah sangat buruk
• 81% menilai pengelolaan anggaran tidak efisien

Isu utama yang menjadi perhatian publik meliputi:

• Penciptaan lapangan kerja: 23,5%
• Pengendalian harga bahan pokok: 22,4%

Hasil ini menegaskan perlunya perbaikan arah kebijakan dan reformasi kabinet untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

(AKM/NID/RAD)