Wacana Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Guntur Romli: Mahasiswa ’98 Bakal Dicap Pengkhianat

MPN Indonesia 24 Oktober 2025 - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurutnya, jika Soeharto resmi diberi gelar tersebut, maka perjuangan mahasiswa dan aktivis 1998 bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

“Kalau Soeharto mau diangkat pahlawan, maka otomatis mahasiswa ’98 yang menggerakkan reformasi dan menggulingkan Soeharto akan disebut penjahat dan pengkhianat. Ini tidak bisa dibenarkan,” ujar Guntur dalam keterangan tertulis, dikutip MPN Indonesia pada Jumat (24/10).

Gelar Pahlawan Buat Soeharto Bisa Mengaburkan Fakta Sejarah

Dalam pernyataan lebih lanjut, Guntur juga menegaskan bahwa pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional berisiko mengaburkan fakta sejarah mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi sepanjang Orde Baru.

“Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM ini bukan lagi pelanggaran HAM, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru saat itu,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengkritik keras bahwa pengusulan nama Soeharto disandingkan dengan tokoh-tokoh perlawanan seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah.

“Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi ’98 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” kata Guntur.

Mensos Ajukan Usulan 40 Nama Tokoh Pahlawan Nasional

Pernyataan politikus PDIP ini muncul usai Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menyerahkan dokumen usulan 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, pada Selasa (21/10).

Dewan Gelar akan menggelar sidang bersama Tim Dewan Gelar pada Rabu (22/10), dan hasilnya akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Selain Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, sejumlah tokoh lain, yaitu ulama asal Bangkalan, Madura Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU Bisri Syansuri, Ulama dari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jenderal (Purn) TNI Andi Muhammad Jusuf Amier, dan mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin juga diajukan.

Menurut Gus Ipul, usulan ini berasal dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang telah dibahas selama beberapa tahun.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini,” jelasnya di kantor Kemensos pada Kamis (23/10).

Alasan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan bahwa tidak ada lagi hambatan hukum untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sejak dicabutnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 pada 25 September 2024.

Ia mendukung penuh rencana pemberian gelar tersebut, yang direncanakan akan diumumkan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang.

Bamsoet menyebut sejumlah capaian yang menjadi pertimbangan pengusulan gelar untuk Soeharto, antara lain swasembada pangan, pembangunan infrastruktur besar-besaran, implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional (Repelita), pertumbuhan ekonomi di atas 7%, serta penurunan angka kemiskinan.

“Fakta sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarahnya secara utuh,” ujarnya.

(AKM/NID/RAD)