Kemenhaj Rilis Pembagian Kuota Haji, Ini Daftar Lengkap untuk 34 Provinsi!

MPN Indonesia 29 Oktober 2025 - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler tahun 2026 untuk 34 provinsi di Indonesia.

Total kuota nasional yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi mencapai 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota tertinggi, yakni 42.409 jemaah, sementara Sulawesi Utara menerima kuota terendah, hanya 402 jemaah.

Papua dan Papua Barat masing-masing mendapatkan kuota 933 dan 447 jemaah.

Dasar Pembagian Kuota

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa pembagian kuota ini mengikuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

“Menteri membagi kuota haji reguler menjadi kuota haji provinsi dan kabupaten/kota, dengan pertimbangan dua hal utama, yaitu proporsi jumlah penduduk muslim dan jumlah daftar tunggu antarprovinsi,” ujar Dahnil dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI pada Selasa (28/10).

Rincian Kuota Haji Reguler 2026 per Provinsi

1. Jawa Timur: 42.409
2. Jawa Tengah: 34.122
3. Jawa Barat: 29.643
4. Sulawesi Selatan: 9.670
5. Banten: 9.124
6. DKI Jakarta: 7.819
7. Sumatera Utara: 5.913
8. Lampung: 5.827
9. Nusa Tenggara Barat: 5.798
10. Aceh: 5.426
11. Sumatera Selatan: 5.354
12. Kalimantan Selatan: 5.187
13. Riau: 4.682
14. Sumatera Barat: 3.928
15. DI Yogyakarta: 3.748
16. Jambi: 3.576
17. Kalimantan Timur: 3.189
18. Sulawesi Tenggara: 2.063
19. Kalimantan Barat: 1.858
20. Sulawesi Tengah: 1.753
21. Bali: 1.698
22. Kalimantan Tengah: 1.559
23. Sulawesi Barat: 1.450
24. Bengkulu: 1.357
25. Kepulauan Riau: 1.085
26. Bangka Belitung: 1.077
27. Papua: 933
28. Maluku Utara: 785
29. Gorontalo: 608
30. Maluku: 587
31. Nusa Tenggara Timur: 516
32. Kalimantan Utara: 489
33. Papua Barat: 447
34. Sulawesi Utara: 402

Tujuan dan Sistem Tunggu

Dahnil menegaskan bahwa kebijakan pemerintah ini bertujuan menciptakan distribusi kuota yang adil dan proporsional, sesuai Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2025.

“Kami membagi kuota haji reguler per provinsi berdasarkan proporsi daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi,” jelasnya.

Sistem ini menyamakan masa tunggu calon jemaah di seluruh provinsi menjadi 26 tahun, sehingga nilai manfaat yang diterima setara untuk semua jemaah.

Pengawasan KPK dan Kejagung

Untuk menjaga integritas pelaksanaan haji 2026, Kemenhaj melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami meminta KPK dan Kejagung untuk mengawal proses sejak awal agar tidak ada penyimpangan dan memastikan semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing,” tambah Dahnil.

Kejagung mendampingi secara teknis melalui Atase Hukum di Arab Saudi, sementara KPK memperkuat transparansi layanan bagi jemaah.

(AKM/NID/RAD)