Media Asing Khawatir IKN akan jadi Kota Hantu, Pihak OIKN Buka Suara

MPN Indonesia 2 November 2025 - Media asal Inggris, The Guardian, menyoroti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dinilai berisiko menjadi ghost city atau kota hantu.

Dalam laporannya yang diterbitkan Rabu (29/10), The Guardian menggambarkan suasana kawasan IKN yang masih sepi dan minim aktivitas.

“Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di IKN sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran,” tulis The Guardian dalam laporannya, dikutip MPN Indonesia, Sabtu (1/11).

Pendanaan Proyek Menurun

Tiga tahun setelah proyek IKN dicanangkan oleh mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, muncul kekhawatiran mengenai kelanjutan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat Oktober lalu, pendanaan negara untuk proyek ibu kota baru telah anjlok lebih dari setengahnya,” tulis The Guardian.

Pendanaan pemerintah untuk proyek ini turun tajam dari £2 miliar pada 2024 menjadi £700 juta pada 2025, dan hanya £300 juta dialokasikan untuk 2026.

Sementara itu, investasi swasta meleset lebih dari £1 miliar dari target.

“Dari 2 miliar poundsterling pada tahun 2024 menjadi 700 juta poundsterling pada tahun 2025. Tahun depan, 300 juta poundsterling telah dialokasikan, sepertiga dari yang diminta. Investasi swasta juga telah turun lebih dari 1 miliar,” jelas The Guardian.

Respons OIKN dan Komitmen Pemerintah

Menanggapi sorotan tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Presiden Prabowo tetap berkomitmen menyelesaikan proyek tersebut.

“Presiden berkata kepada saya, ‘Ini komitmen saya untuk melanjutkan dan menyelesaikannya bahkan lebih cepat’,” ujar Basuki.

Status Ibu Kota dan Kondisi di Lapangan

The Guardian juga menyoroti perubahan status IKN yang kini disebut sebagai “ibu kota politik”, keputusan internal yang diambil pada Mei lalu dan diumumkan ke publik pada September.

Hingga kini, Presiden Prabowo belum melakukan kunjungan resmi ke lokasi IKN sejak menjabat pada Oktober.

Selain itu, pada 2024, kepala dan wakil kepala OIKN mengundurkan diri. Saat ini tercatat hanya sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di IKN, dari target 1,2 juta penduduk pada 2030.

Meski sejumlah infrastruktur seperti apartemen, rumah sakit, jalan, sistem air, gedung kementerian, dan bandara telah dibangun, sebagian besar kawasan masih dalam tahap konstruksi.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut proyek IKN kini menyerupai “kota hantu” dan menilai status “ibu kota politik” tidak memiliki dasar hukum.

“Ibu kota baru ini bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politik, ia berada di posisi yang aneh, tak mau mati, tapi juga tak benar-benar hidup,” katanya.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Laporan The Guardian turut menyoroti dampak pembangunan terhadap warga sekitar.

Di Teluk Balikpapan, nelayan melaporkan penurunan aktivitas kapal besar, meskipun sebelumnya mereka terganggu oleh lalu lintas kapal pengangkut material.

Sementara itu, di kawasan Sungai Sepaku yang berjarak kurang dari 20 km dari inti IKN, warga terdampak banjir akibat pembangunan instalasi pengolahan air.

Seorang petani dan nelayan bernama Arman mengaku hasil panennya turun hingga separuh, sementara air bersih yang dijanjikan pemerintah hanya mengalir ke kawasan IKN.

Pemilik penginapan dan toko, Dewi Asnawati, juga mengeluhkan penurunan pendapatan sejak pergantian kepemimpinan.

“Waktu Jokowi masih presiden, kamar sewa saya selalu penuh. Sekarang, penghasilan saya turun setengahnya,” ungkapnya.

Seorang pekerja konstruksi, Bejo, menuturkan proyek masih berjalan namun jam lembur dikurangi sehingga memengaruhi penghasilan.

Sementara wisatawan seperti Clariza dari Sulawesi menilai IKN tampak “bersih dan modern”, tetapi tetap “aneh dan sepi”.

Fase Kedua dan Pemindahan ASN

Meski banyak sorotan, OIKN menyebut proyek IKN kini memasuki fase kedua yang didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2025.

Fase ini menargetkan kesiapan infrastruktur bagi tiga cabang kekuasaan negara hingga 2028.

Pemindahan ASN dari 16 kementerian/lembaga dijadwalkan mulai November 2025, dengan target minimal 4.100 orang.

Kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan antara lain:

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Pendidikan
• Bank Indonesia

OIKN juga telah menyiapkan hunian dan perkantoran sementara di Penajam Paser Utara sebelum ASN dipindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Untuk eksekutif, pembangunan Istana Wakil Presiden telah mencapai progres 76% dan ditargetkan selesai akhir 2025.

Sementara kompleks yudikatif dan legislatif masih dalam tahap lelang dan akan memasuki fase konstruksi mulai November 2025.

(AKM/NID/RAD)