Percepat Pemulihan, Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatra

MPN Indonesia 7 Januari 2026 - Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

Kebijakan pemerintah ini diambil menyusul bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November lalu, dengan total wilayah terdampak mencapai 52 kabupaten/kota.

Satgas tersebut diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, didampingi Wakil Ketua Richard Tampubolon, serta Dewan Pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

Pembentukan Satgas diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi usai taklimat awal tahun di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1).

Prasetyo menjelaskan, Presiden menunjuk Mendagri sebagai ketua Satgas karena luasnya wilayah terdampak yang membutuhkan koordinasi lintas daerah.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, dikutip MPN Indonesia dari laman resmi presidenri.go.id, Rabu (7/1).

Peran Satgas Pascabencana

Prasetyo menegaskan, Satgas dibentuk khusus untuk menangani tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang fokus pada masa tanggap darurat.

“Secara normatif kalau BNPB kan bekerja di masa tanggap darurat,” kata Prasetyo.

Satgas akan mengurus pemulihan seluruh infrastruktur terdampak, mulai dari jalan, jembatan, fasilitas publik, perumahan, hingga layanan pemerintahan.

Presiden menargetkan pelaksanaan dilakukan secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan, tanpa batasan waktu kerja Satgas.

Prioritas Hunian dan Infrastruktur Dasar

Prasetyo menyebut, prioritas utama Satgas adalah penyediaan hunian layak bagi warga yang masih berada di pengungsian.

“Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” tegasnya.

Ketua Satgas Tito Karnavian menjelaskan bahwa cakupan tugas Satgas meliputi pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik.

“Ya melihat apa yang darurat mulai pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, kemudian masalah fasilitas kesehatan, pelayanan publik, ya semua,” ungkap Tito.

Dalam pelaksanaannya, Satgas akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, TNI-Polri, serta pihak swasta.

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyusun rencana berdasarkan data kerusakan infrastruktur dan perumahan di wilayah terdampak.

Kompensasi Rumah dan Pemulihan Pertanian

Untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah menargetkan realisasi kompensasi dalam waktu cepat agar warga dapat segera memperbaiki tempat tinggal dan kembali dari pengungsian.

“Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing,” pungkas Prasetyo.

Selain infrastruktur dan perumahan, Satgas juga akan menangani pemulihan sektor pertanian.

Salah satu dampak besar bencana di Sumatra adalah kerusakan lahan pertanian yang mencapai 40.000 hektare, sehingga rehabilitasi pertanian menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

(AKM/NID/RAD)