Ribuan Buruh Jabodetabek Akan Demo di Istana Tuntut Kenaikan Upah

MPN Indonesia 23 Oktober 2024 - Pada Kamis, (24/10), ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan melakukan aksi buruh di Istana Negara, Jakarta.

Mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah minimum.

Aksi buruh ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan depan IRTI.

Demonstrasi dan aksi massa ini digelar oleh berbagai serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta beberapa organisasi buruh lainnya.

Tuntutan Kenaikan Upah dan Pencabutan UU Cipta Kerja

Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa aksi massa tersebut memiliki dua tuntutan utama.

Pertama, kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10 persen.

Kedua, buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan serta perlindungan petani.

“Rencana aksi ribuan buruh se-Jabodetabek 24 Oktober 2024 di depan Istana,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring pada Selasa (22/10).

“Kami menuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen tanpa PP No 51/2023 dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan serta perlindungan petani,” tambahnya.

Surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Menurut Said Iqbal, demonstrasi dan aksi massa ini tidak hanya diikuti oleh KSPI, tetapi juga didukung oleh berbagai serikat buruh lainnya, termasuk KPBI, KSBSI, KSPSI AGN, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, dan SBPI.

Kehadiran organisasi-organisasi buruh ini memperkuat tuntutan yang diusung dalam aksi buruh tersebut.

Aksi Awal yang Akan Berlanjut Secara Nasional

Aksi buruh yang berlangsung pada 24 Oktober hanyalah permulaan dari serangkaian aksi massa.

Said Iqbal menyebutkan bahwa demonstrasi ini akan berlanjut di berbagai daerah pada 25-31 Oktober 2024, di kantor gubernur atau wali kota di lebih dari 350 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Jika tuntutan buruh tidak dipenuhi oleh pemerintah, serikat buruh mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November mendatang.

“Apabila pemerintah tidak mendengar aksi pada 24 Oktober dan rangkaian aksi gelombang hingga 31 Oktober, serikat buruh sudah merancang mogok nasional yang tentatif waktunya pada 11-12 November 2024,” jelas Iqbal.

Mogok nasional ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh 38 provinsi.

Dukungan dari Partai Buruh

Said Iqbal juga menyampaikan bahwa aksi buruh ini sepenuhnya diorganisir oleh serikat buruh, namun Partai Buruh memberikan dukungan politik terhadap demonstrasi dan aksi massa ini.

“Partai Buruh secara politik mendukung perjuangan kaum buruh terhadap dua isu tersebut,” tegas Iqbal.

Harapan Buruh kepada Pemerintah Baru

Dalam aksi ini, buruh berharap pemerintah yang baru, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat merespons tuntutan mereka terkait kenaikan upah minimum.

Said Iqbal menekankan bahwa selama lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan dalam dua tahun terakhir.

Kenaikan upah hanya sebesar 1,58 persen, di bawah tingkat inflasi sebesar 2,8 persen.

“Kami berharap pemerintahan baru, khususnya Presiden Prabowo Subianto, mempertimbangkan tuntutan buruh. Dalam pidato pelantikannya, beliau menyiratkan keberpihakan kepada keadilan, kesejahteraan, dan rakyat kecil,” ungkap Iqbal.

“Sudah lima tahun terakhir upah buruh tidak naik, bahkan dua tahun terakhir hanya naik 1,58 persen, di bawah inflasi,” tambahnya.

Ancaman Mogok Nasional

Aksi buruh pada 24 Oktober ini dianggap sebagai peringatan awal kepada pemerintah.

Jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka mogok nasional yang akan menghentikan produksi di seluruh Indonesia menjadi langkah berikutnya yang direncanakan oleh serikat buruh.

“Mogok nasional diperkirakan akan diikuti oleh 5 juta buruh di 15.000 pabrik di 38 provinsi,” kata Iqbal.