Pemprov Jakarta Resmi Tunda Kenaikan Tarif Baru Transjakarta

MPN Indonesia 10 Januari 2026 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menunda rencana kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.

Penundaan ini dilakukan atas permintaan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinilai belum kondusif.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, menyampaikan bahwa pemerintah pusat meminta agar kebijakan kenaikan tarif tersebut tidak diberlakukan dalam waktu dekat karena daya beli masyarakat yang masih melemah.

“Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif,” ujar Nirwono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/1).

Ia menegaskan, keputusan terkait waktu penerapan tarif baru sepenuhnya bergantung pada kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.

“Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat,” katanya.

Dampak Penundaan terhadap Subsidi Transjakarta

Penundaan kenaikan tarif Transjakarta turut berpengaruh pada pengelolaan anggaran subsidi layanan transportasi tersebut.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026, subsidi Transjakarta ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi subsidi pada tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.

Sementara itu, untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama seperti tahun sebelumnya, dibutuhkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.

Nirwono menjelaskan, jika subsidi hanya tersedia Rp3,7 triliun, maka terdapat risiko terhadap keberlangsungan layanan Transjakarta.

“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Solusi Melalui APBD Perubahan 2026

Untuk mengantisipasi kekurangan anggaran tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alokasi subsidi melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun 2026.

Penambahan anggaran ini ditujukan untuk menutup selisih sekitar Rp1,1 triliun agar layanan Transjakarta tetap berjalan hingga akhir tahun dengan kualitas yang sama seperti tahun 2025.

“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” jelas Nirwono.

Kajian Pengurangan Subsidi Masih Bersifat Internal

Selain penundaan kenaikan tarif, Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengkaji kemungkinan pengurangan subsidi sebagai dampak dari pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Namun, Nirwono menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih bersifat kajian internal dan belum menghasilkan keputusan.

Kajian dilakukan bersama Dinas Perhubungan serta DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa tarif Transjakarta akan dinaikkan menjadi Rp5.000 sebagai langkah efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD.

Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait kebijakan transportasi tersebut.

(AKM/NID/RAD)