Menpar Widiyanti: Saya Tidak “Disemprot” oleh Ketua Komisi VII DPR

MPN Indonesia 24 Januari 2026 - Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, membantah isu yang menyebut dirinya disemprot oleh Ketua Komisi VII DPR RI dalam rapat kerja.

Klarifikasi disampaikan langsung oleh Widiyanti melalui akun Instagram pribadinya @widi.wardhana pada Jumat (23/1).

Dalam unggahannya, ia menyatakan bahwa dirinya tidak “disemprot” oleh Komisi VII DPR RI.

“Tidak benar (disemprot Ketua Komisi VII DPR). Ini yang harus saya luruskan,” kata Widiyanti.

“Jadi, kami rapat itu diundang DPR sebagai Mitra Komisi VII, tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, siap rapat sampai malam’,” tambahnya.

Klarifikasi Widiyanti

Dalam pernyataannya, Widiyanti menjelaskan bahwa rapat hari itu dibagi menjadi dua sesi karena banyaknya agenda pembahasan.

Pimpinan rapat saat itu memutuskan untuk melanjutkan rapat pada minggu berikutnya.

Terkait pernyataan Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, Widiyanti mengatakan bahwa pesan yang disampaikan ditujukan untuk semua peserta rapat, bukan hanya dirinya.

“Pimpinan menjelaskan bahwa tugas menteri dan anggota DPR adalah rapat, menurut beliau. Kalau nggak mau rapat, ya nggak usah jadi menteri atau anggota DPR,” ujar Widiyanti.

“Tapi, ini message atau yang disampaikan bapak ketua bukan kepada saya saja, tetapi kepada seluruh peserta rapat pada hari itu,” tambahnya.

Widiyanti juga menegaskan bahwa hubungan antara dirinya dan Komisi VII DPR RI tetap berjalan baik dan profesional.

“Sekali lagi, kami dan Komisi VII adalah mitra yang saling menghormati dan kami baik-baik saja,” tegasnya.

Rapat Kemenpar dan DPR

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI dan Kementerian Pariwisata mengadakan rapat kerja bersama pada Rabu (21/1) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pemaparannya, Widiyanti menjabarkan capaian pariwisata Indonesia yang berhasil menyabet 154 penghargaan bergengsi.

Usai mendengarkan pemaparan, Saleh pun mempertanyakan manfaat penghargaan-penghargaan itu bagi rakyat.

“Dapat penghargaan untuk Kementerian Pariwisata bagus untuk apa namanya sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin dijelaskan satu persatu jenisnya apa saja penghargaan ini dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia,” katanya.

Ia pun meminta agar penjelasan dipaparkan dengan cara tidak tertulis.

“Kemarin sudah disepakati di rapat hari apa kita internal kan enggak boleh tertulis sekarang nih. Enggak apa-apa minggu juga enggak apa-apa kan kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga. Kita juga kalau anggota DPR enggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong,” tutur Saleh.

(AKM/NID/RAD)