Jelang Ramadan, Prabowo Minta Harga Kebutuhan Pokok di Daerah Bencana Terjangkau

MPN Indonesia 12 Februari 2026 - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar harga bahan pokok, termasuk bahan pangan, di wilayah terdampak bencana alam tetap terjangkau menjelang bulan Ramadan.

Instruksi ini disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di daerah bencana agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar menjelang ibadah puasa.

“Saat ini sudah satu minggu menjelang bulan Ramadan dan Bapak Presiden ingin memastikan harga-harga kemudian ketersediaan bahan pokok, bahan pangan, bahan-bahan yang dibutuhkan khususnya di daerah yang terdampak bencana itu benar-benar ada dan harganya benar-benar terjangkau,” ujar Teddy dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.

Selain itu, Prabowo juga meminta seluruh satuan tugas, menteri, dan pejabat terkait untuk terus memberikan pembaruan secara berkala terkait pemulihan di wilayah terdampak bencana alam.

Pemerintah juga akan melakukan pengawasan harga bahan pokok agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa Presiden menginginkan stabilisasi harga pangan dapat dicapai dalam waktu satu minggu.

“Ini Presiden kita sangat mengharapkan untuk menjaga harga pangan di bulan suci Ramadan. Ini masih banyak waktu. Kami minta satu minggu, sudah stabil. Berada pada level HAP dan HET,” ungkap Amran dalam keterangannya pada Senin, (26/1).

Pemerintah Pastikan Ketersediaan dan Pengendalian Harga di Daerah Bencana

Instruksi Presiden Prabowo Subianto ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemulihan pascabencana berjalan optimal, khususnya di Sumatra yang menjadi wilayah terdampak.

Prabowo juga menegaskan tidak boleh ada pengusaha yang menjual bahan pangan di atas HET. Jika ditemukan pelanggaran, Satgas Pangan Polri akan bertindak.

“Tidak ada boleh pengusaha seluruh Indonesia menjual di atas HET. Kalau ada menjual di atas HET, Satgas Pangan Polri akan bekerja, bila perlu menindaknya. Tidak ada lagi kesempatan, karena sudah lama kita imbau-imbau, tidak boleh menjual di atas HET,” tegas Amran.

Progres Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Teddy mengungkapkan bahwa dalam dua bulan pascabencana, pemulihan fisik dan sosial di wilayah terdampak menunjukkan hasil signifikan.

Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan beberapa pembangunan, yakni:

• 5.500 unit rumah hunian, termasuk 1.500 unit yang selesai dalam satu bulan terakhir
• 98 jembatan yang sebelumnya rusak kini telah diperbaiki
• 99 ruas jalan nasional yang sempat terputus kini bisa dilalui kembali
• 87 rumah sakit dan 867 puskesmas telah kembali beroperasi

“Data, fakta, dan realita di lapangan ini benar-benar menunjukkan hasil super cepat, hasil konkret, hasil kerja cepat pemerintah, tentunya bersama seluruh elemen TNI, Polri, relawan, dan bersama dengan seluruh warga,” kata Teddy.

Presiden Prabowo juga terus memantau setiap perkembangan secara berkala untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran.

Dana bantuan disalurkan baik kepada pemerintah daerah maupun langsung ke warga terdampak.

“Semua fokus dari Satgas dan seluruh tim bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga adalah penyaluran dana ke Pemda dan juga dana langsung ke warga yang terdampak,” jelas Teddy.

“Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan semua yang diperlukan ke warga sesegera mungkin,” tambahnya.

(AKM/NID/RAD)