15 WNI Siap Dievakuasi dari Teheran Imbas Ketegangan di Timur Tengah

MPN Indonesia 4 Maret 2026 - Sebanyak 15 warga negara Indonesia (WNI) di Iran dipastikan siap dievakuasi oleh pemerintah Indonesia menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Dalam keterangan pers di Istana Negara, Selasa (3/3), Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa langkah evakuasi ini telah dipersiapkan melalui koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran.

Evakuasi dilakukan sebagai bentuk respons terhadap situasi keamanan yang terus memburuk di kawasan Timur Tengah.

“Di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi,” ujar Sugiono, dikutip MPN Indonesia melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, (4/3).

Proses evakuasi akan dilakukan melalui Kota Baku, Azerbaijan.

Menurut Sugiono, jarak dari Teheran ke Baku memerlukan waktu tempuh sekitar 10 jam melalui jalur darat.

Evakuasi dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Prosedur dan Rencana Evakuasi WNI

Menurut laporan KBRI Teheran, saat ini terdapat 15 WNI yang telah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi dari Iran.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menyiapkan jalur evakuasi darat menuju Baku sebagai opsi utama karena jalur tersebut dinilai paling memungkinkan di tengah kondisi konflik saat ini.

Sugiono menjelaskan bahwa proses evakuasi ini tidak bersifat wajib bagi seluruh WNI yang berada di Iran.

Beberapa WNI memilih untuk tetap berada di lokasi masing-masing.

Pemerintah, kata Sugiono, menghormati keputusan tersebut, tetapi tetap membuka opsi evakuasi jika sewaktu-waktu diperlukan.

“Perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak, tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi,” jelas Sugiono.

“Tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut.”

Selain itu, pemerintah Indonesia juga terus memantau perkembangan di Timur Tengah dan menyiapkan segala kemungkinan skenario yang mungkin terjadi.

“Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang, kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apa pun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan,” ungkap Sugiono.

Komunikasi dan Dukungan Pemerintah

Kementerian Luar Negeri RI telah merilis daftar hotline untuk mendukung komunikasi WNI di kawasan terdampak.

Nomor darurat ini dapat dihubungi dalam kondisi darurat oleh WNI untuk meminta bantuan atau melaporkan situasi.

“Dalam situasi darurat, WNI dapat segera menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri melalui nomor +62 812-9007-0027,” demikian pernyataan resmi Kemlu yang dirilis pada Senin, (2/3).

Selain itu, WNI juga diminta tetap berkomunikasi dengan perwakilan RI terdekat dan mengikuti arahan dari otoritas setempat.

Kemlu melalui perwakilannya mengimbau agar seluruh WNI tetap tenang, waspada, dan menjaga komunikasi secara berkala.

Upaya Diplomatik Indonesia

Sugiono juga menyebutkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran untuk membahas perkembangan terakhir.

Dalam komunikasi tersebut, Indonesia mendorong agar seluruh pihak terkait dapat kembali ke meja perundingan.

“Yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut,” ujar Sugiono.

Konflik antara AS dan Israel melawan Iran terus meningkat sejak serangan militer yang terjadi pada Sabtu pagi (28/2) di Teheran, yang disebut melibatkan Amerika Serikat.

Asap tebal dilaporkan membubung dari wilayah Teheran pascaserangan tersebut.

Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi dan mengantisipasi perkembangan lanjutan, termasuk kemungkinan peningkatan jumlah WNI yang perlu dievakuasi dari wilayah konflik.

(AKM/NID/RAD)