Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Kasus Korupsi PLTU Kalbar, Rugikan Negara Rp1,3 Triliun

MPN Indonesia 7 Oktober 2025 - Halim Kalla, adik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat.

Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo menyebut bahwa dugaan korupsi ini terjadi dalam periode 2008–2018 yang menimbulkan kerugian hingga mencapai 1,3 triliun.

“Ini total kerugian uang negaranya itu sekarang totalnya Rp1,3 triliun ya. Rupanya Pak Dir ini browsing tadi kursnya Rp16.600 kurang lebihnya, jadi Rp1,350 triliun,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/10).

Penetapan tersangka dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri saat proses gelar perkara pada Jumat (3/10) bersama dengan penetapan tiga tersangka lainnya.

“Tersangka FM (Fahmi Mochtar) sebagai Direktur PLN saat itu, pihak swasta HK (Halim Kalla) selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Dirut PT BRN dan HYL selaku Dirut PT Praba,” ungkapnya.

Modus Kesepakatan dan Penyelewengan Kontrak

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor, Brigjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers yang sama juga menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari proses lelang pembangunan PLTU 1 Kalbar yang menggunakan pembiayaan kredit komersial.

Sebelum pelaksanaan lelang, PLN telah melakukan permufakatan dengan PT BRN agar perusahaan tersebut memenangkan proyek.

Panitia pengadaan PLN kemudian meloloskan konsorsium KSO BRN, Alton, dan OJSC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.

“Termasuk penguasaan rekening KSO BRN, dengan kesepakatan pemberian imbalan (fee) kepada pihak PT BRN,” ungkap Totok.

Pada saat kontrak ditandatangani pada 11 Juni 2009, PLN belum memperoleh pendanaan dan KSO BRN belum melengkapi seluruh persyaratan. Setelah itu, proyek dialihkan kepada PT PI oleh KSO BRN, tepat sebelum kontrak dimulai.

Hingga batas akhir kontrak pada 28 Februari 2012, pekerjaan yang telah diselesaikan baru mencapai 57 persen.

Meskipun amandemen kontrak dilakukan hingga 10 kali dan diperpanjang sampai 31 Desember 2018, proyek hanya mencapai progres 85,56 persen dan tidak kunjung selesai.

Nilai Kerugian dan Aliran Dana

Totok mengungkap mandeknya proyek tersebut dikarenakan kurangnya dana. Namun, justru ditemukan adanya aliran transaksi keuangan dari rekening KSO BRN yang berasal dari pembayaran proyek ke tersangka.

“Bahwa KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp323,19 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan sebesar USD62,4 juta untuk pekerjaan Mechanical Electrical,” ungkap Totok.

Namun, Cahyono mengatakan bahwa sebagian besar pembangunan dan peralatan PLTU tersebut kini terbengkalai, dalam kondisi rusak dan berkarat sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh PLN.

Pasal yang Dikenakan

Proyek ini sebelumnya ditangani oleh Polda Kalimantan Barat sejak 7 April 2021, lalu diambil alih oleh Kortas Tipidkor pada Mei 2024.

Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Meski status tersangka telah ditetapkan, hingga kini pihak kepolisian belum melakukan penahanan terhadap Halim Kalla dan tiga tersangka lainnya.

(AKM/NID/RAD)