BPOM Tarik 34 Kosmetik Berbahaya, Picu Kanker dan Kerusakan Ginjal

MPN Indonesia 3 Agustus 2025 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan penarikan 34 produk kosmetik dan skincare dari peredaran karena terbukti mengandung bahan berbahaya atau dilarang.

Langkah ini merupakan hasil intensifikasi pengawasan rutin selama periode April hingga Juni (triwulan II) 2025. Produk-produk tersebut dinyatakan positif mengandung zat berisiko tinggi yang berpotensi memicu kanker dan kerusakan ginjal.

Merespons temuan ini, BPOM menindak tegas dengan mencabut izin edar serta menghentikan sementara kegiatan produksi, distribusi, dan importasi produk-produk tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam siaran pers BPOM.

“BPOM telah menindak tegas temuan kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang ini. BPOM telah mencabut izin edar serta melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi,” ungkap Taruna dikutip MPN Indonesia dari laman resmi BPOM, Sabtu (2/8).

Lebih lanjut, Taruna menyatakan bahwa penertiban dilakukan oleh 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia terhadap fasilitas produksi dan peredaran, termasuk ritel.

Temuan Bahan Berbahaya oleh BPOM

Dari hasil pengambilan sampel untuk diujikan, 34 produk kosmetik tersebut dinyatakan mengandung bahan yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.

Adapun bahan berbahaya yang ditemukan tersebut meliputi merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, pewarna kuning metanil, dan steroid.

Berikut adalah rincian daftar bahan berbahaya yang ditemukan dan efeknya bagi kesehatan:

1. Merkuri: Menyebabkan bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah, dan kerusakan ginjal.
2. Asam retinoat: Menyebabkan kulit kering, sensasi terbakar, serta teratogenik yang berdampak pada bentuk/fungsi organ janin.
3. Hidrokuinon: Menyebabkan hiperpigmentasi, ochronosis, perubahan warna kornea dan kuku.
4. Timbal: Merusak fungsi organ dan sistem tubuh.
5. Kuning metanil (Methanyl Yellow): Bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker, kerusakan hati, sistem saraf, dan otak.
6. Steroid: Menyebabkan biang keringat, atrofi kulit, hipertrikosis, perubahan pigmen kulit, dan reaksi alergi.

Daftar 34 Produk Kosmetik yang Ditarik

Lewat siaran persnya, tercatat dari 34 produk yang ditarik, 28 di antaranya merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, 2 item adalah produk lokal, dan 4 lainnya adalah produk impor. Produk-produk ini ditemukan beredar di media sosial dan e-commerce.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Berikut adalah daftar 34 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan ditarik oleh BPOM:

1. Aeni Beautiful Secret Facial Wash
   Strid Glow’s Body Serum Booster
   Ogota Diamondglow Night Cream
   Harismalux Acne Treatment
   Charismalux Extra Whitening
   MGlow Night Cream X2T Acne
   GWS by AGT Gold Jelly Luxury HG
   HRA Cosmetic Facial Wash
   RA Cosmetic Toner
   Hojati Delux Surma
   Liebieskin Bright Glow Night Cream
   Mila Glow Night Cream
   Mufia Brightening Night Cream
   N/S by Nhunu Shop B Shop Body Lotion
   Nayura Beauty Toner
   NCGlow Day Cream
   NCGlow Facial Wash
   NCGlow Night Cream Premium
   New WSP Day Cream
   Gwing Skincare Exclusive
   Rajni Gold Diamond Brightening Night Cream Cherry Red
   Rajni Gold Diamond Nail Henna Red
   Rajni Gold Diamond Red Henna Cone
   Saraskin Cosmetic Night Cream Retinol Booster
   SH Beauty Night Cream
   SC Glow Sakinah Skincare Glow Brightening Night Cream
   Shimmer and Shine by Byla Beauty
   SW Glow’s Handbody
   SYS Glow Slim Your & Squeen Glow Night Cream
   WBS Cosmetics Body Lotion Booster Brightening
   Wbyutie Skincare Facial Wash
   Byutie Skincare Luxury Sunscreen UV Protect
   Wbyutie Skincare Night Cream Glow
   WBS Cosmetics Body Lotion Booster

BPOM menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran lebih lanjut atas produksi dan distribusi ilegal kosmetik ini, terutama yang dilakukan oleh pihak tanpa izin resmi. Apabila ditemukan unsur pidana, maka akan dilakukan proses hukum.

“Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar,” jelas Taruna sebagaimana dalam siaran pers.

(AKM/NID/RAD)