Breaking News! Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu Digeledah KPK

MPN Indonesia 13 Januari 2026 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Selasa (13/1).

Penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan suap dalam pengaturan pemeriksaan pajak yang melibatkan pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

“Benar. Penyidik sedang melakukan penggeledahan di kantor DJP,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan, Selasa (13/1).

Dari pantauan di lokasi, sejumlah orang yang diduga sebagai penyidik KPK terlihat keluar dari kantor pusat DJP sekitar pukul 12.10 WIB sambil membawa koper dan mengenakan rompi serta masker.

Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah KPK melakukan tindakan serupa di KPP Madya Jakarta Utara pada Senin (12/1), yang berlangsung sejak pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Sabtu (10/1) terhadap delapan orang, termasuk pejabat pajak dan pihak wajib pajak.

Penggeledahan dan Barang Bukti yang Diamankan

Dalam penggeledahan di KPP Madya Jakarta Utara, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang elektronik, dan valuta asing.

“Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (13/1).

Barang bukti elektronik yang disita meliputi rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop, dan media penyimpanan data.

Selain itu, turut diamankan uang dalam bentuk valuta asing senilai 8.000 dolar Singapura.

Budi juga menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari pengembangan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah.

Kronologi Dugaan Suap Pemeriksaan Pajak

Kasus dugaan suap ini bermula dari proses pemeriksaan pajak yang dilakukan tim KPP Madya Jakarta Utara terhadap PT Wanatiara Persada (PT WP).

Berdasarkan temuan, terdapat potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT WP sebesar Rp75 miliar.

“Terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Minggu (11/1).

Dalam prosesnya, tersangka Agus Syaifudin diduga meminta pembayaran sebesar Rp23 miliar kepada PT WP sebagai penyelesaian atas persoalan pajak tersebut.

Namun, PT WP hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar.

Suap tersebut kemudian berujung pada pemangkasan nilai kekurangan pembayaran pajak PT WP dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar oleh pejabat pajak terkait.

Daftar Tersangka dan Pasal yang Disangkakan

KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Tiga di antaranya merupakan penerima suap/gratifikasi, yaitu:

• Dwi Budi Iswahyu (Kepala KPP Madya Jakarta Utara)
• Agus Syaifudin (Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara)
• Askob Bahtiar (Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara)

Sementara dua tersangka lainnya adalah pemberi suap, yakni:

• Abdul Kadim Sahbudin (Konsultan Pajak PT WP)
• Edy Yulianto (Staf PT WP)

KPK menjerat Abdul Kadim dan Edy Yulianto dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 KUHP.

Sementara itu, Dwi Budi, Agus, dan Askob Bahtiar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP.

(AKM/NID/RAD)