Apakah Teknologi Hijau Bisa Jadi Kunci Keberlanjutan Investasi Asing di Indonesia? Ini Kata Ekonom!

MPN Indonesia 2 Mei 2025 - Di tengah tingginya arus masuk investasi asing ke Indonesia, perhatian besar kini tertuju pada sektor teknologi hijau sebagai pilar keberlanjutan ekonomi.

Para ekonom menilai bahwa untuk menjamin agar investasi asing memberikan dampak positif jangka panjang, Indonesia perlu memfokuskan diri pada pengembangan sektor-sektor ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Teknologi Hijau dan Daya Tarik Investasi Asing

Peneliti bidang Ekonomi CELIOS, Jaya Darmawan, menegaskan pentingnya memprioritaskan investasi di sektor yang memanfaatkan energi terbarukan.

“Investasi yang mengarah pada baja hijau atau nikel ramah lingkungan adalah langkah positif, tetapi itu semua tergantung pada bagaimana teknologi itu diimplementasikan dan bagaimana pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi yang mendorong industri hijau,” ujar Jaya Darmawan kepada MPN Indonesia dalam pesan singkat, pada Kamis (1/5).

Ia menambahkan, “Kita harus memastikan bahwa sektor-sektor ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan.”

Sektor seperti baja hijau dan nikel ramah lingkungan dinilai memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penerapan teknologi hijau di bidang ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri hijau di Asia Tenggara.

Selain itu, keberhasilan ini dapat membuka akses ke pasar internasional, seperti pasar Eropa yang menerapkan kebijakan CBAM, mendukung produk dengan jejak karbon rendah.

Peran Pemerintah dan Diplomasi Ekonomi

Dalam kerangka diplomasi dan hubungan internasional, Jaya Darmawan menilai bahwa peningkatan investasi asing, termasuk tambahan USD 1,7 miliar dari Korea Selatan, mencerminkan sinyal positif bagi perekonomian nasional.

“Peningkatan foreign direct investment dari Korea Selatan yang mencapai Rp30 triliun ini memang positif untuk perekonomian nasional, terutama dalam menggerakkan industri, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap investasi harus dievaluasi secara cermat terkait bidang dan pelaksanaannya.

“Investasi asing bukan tidak tanpa risiko atau eksternalitas negatif kalau melihat track record yang ada,” lanjutnya.

Agar komitmen investasi tersebut benar-benar berdampak positif, pemerintah disarankan memberikan kepastian regulasi serta mendorong kerja sama bilateral yang menekankan penggunaan energi terbarukan dan manajemen limbah yang baik.

“Pemerintah bisa memberikan dukungan regulasi industri hijau yang lebih pasti dan insentif pada setiap komitmen industri berkelanjutan,” kata Jaya Darmawan.

Strategi Implementasi dan Insentif yang Dibutuhkan

Untuk mempercepat transisi menuju ekonomi berkelanjutan, Jaya juga menekankan pentingnya insentif pemerintah.

“Insentif pemerintah dalam bentuk subsidi energi terbarukan atau insentif pajak untuk teknologi hijau akan sangat membantu,” ungkapnya.

Dalam sektor baja, misalnya, pengembangan green steel dengan teknologi Electric Arc Furnace berbasis energi terbarukan dan penguatan sertifikasi hijau dinilai strategis.

Sementara untuk nikel, produksi katoda oleh Ecopro yang menggunakan energi surya dan laut perlu didukung meski aspek lingkungan dan sosial di sektor ekstraktif masih memerlukan perbaikan signifikan.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sektor lain yang mendapat investasi, seperti petrokimia dan pertahanan, harus memastikan penggunaan energi ramah lingkungan dan teknologi pengelolaan limbah yang adil.

“Selama itu menekankan pada penggunaan energi terbarukan dan bukan solusi palsu seperti cofiring biomassa atau gas, serta menjamin aspek sosial yang adil, maka perlu didukung,” tegasnya.

Menjamin Realisasi Investasi yang Berkelanjutan

Jaya Darmawan juga mengingatkan bahwa komitmen investasi tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi di lapangan.

“Pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian regulasi dan peraturan yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor asing,” pungkasnya.

Ia menyarankan dukungan seperti insentif perpajakan dan bantuan pemetaan wilayah potensial, misalnya melalui dashboard ekonomi restoratif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerja sama bilateral dan investasi asing yang masuk dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

(AKM/NID/RAD)