Budiman Sudjatmiko Usulkan Bansos Hanya untuk Lansia, Difabel, dan ODGJ

MPN Indonesia 14 Juli 2025 - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa skema penerima bantuan sosial (bansos) akan mengalami perubahan.

Dalam skema baru ini, nantinya bansos hanya akan diberikan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni lansia, penyandang disabilitas (difabel), dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pernyataan tersebut disampaikan Budiman sebagai klarifikasi atas isu yang menyebutkan BP Taskin akan menghapus program bantuan sosial.

Ia menegaskan bahwa program bansos tetap ada, namun kriteria penerima manfaat akan disesuaikan.

“BP Taskin tidak meniadakan bansos, tapi alokasinya nanti bukan lagi bentuk bansos. Kami dalam rencana induk mengatakan, bansos hanya untuk lansia, difabel, ODGJ,” ujar Budiman kepada wartawan di Kawasan Matraman, Jakata Timur, Jumat (11/7).

Perubahan Fokus Program Bantuan Pemerintah

Budiman menjelaskan bahwa masyarakat miskin yang masih produktif akan dialihkan ke program produktif agar dapat mandiri secara ekonomi.

Kebijakan ini bertujuan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bansos.

“Kalau orang miskin masih kuat, wajib hukumnya mereka diintegrasikan ke dalam 9 amal usaha ekonomi modern,” kata Budiman (14/7).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh MPN (@mpnindonesia)

Dengan perubahan kriteria ini, BP Taskin akan mengalihkan sebagian besar dana yang sebelumnya digunakan untuk bantuan sosial menjadi anggaran untuk program produktif melalui industrialisasi di sembilan sektor utama, yaitu:

• Industri pangan
• Industri pengolahan
• Industri kesehatan
• Industri pendidikan
• Industri hunian
• Industri kreatif
• Industri digital
• Industri transportasi
• Energi terbarukan

Budiman juga menyebut bahwa program bansos selama ini berfungsi layaknya pelampung untuk masyarakat miskin agar tidak tenggelam. Namun, menurutnya, langkah lanjutan diperlukan agar mereka tidak bergantung terus-menerus pada bantuan.

“Agar pengentasan kemiskinan tidak sekadar memberikan pelampung, karena banyak juga yang sudah dikasih pelampung, sudah saatnya ngentas ke perahu, akhirnya terlalu nyaman (jadi penerima bansos). Nah BP Taskin menyediakan 9 jenis perahu itu,” ujarnya.

Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029

BP Taskin memastikan penyusunan Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto telah diselesaikan. Draft dokumen ini kemudian akan segera diserahkan kepada Prabowo setelah kepulangannya dari kunjungan luar negeri.

Diketahui, rencana induk ini merupakan hasil kolaborasi antara BP Taskin dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Hal ini disampaikan oleh Budiman yang menyebut bahwa pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi ekosistem dan aglomerasi antar sektor.

“Modelnya adalah kolaborasi ekosistem dan aglomerasi antara kementerian dan lembaga. Ekosistem yaitu membangun, melakukan terobosan lintas sektor industri pangan, energi baru terbarukan, digital, industri kreatif, industri pendidikan, industri kesehatan, industri pengolahan, industri akuntan—ada sembilan sektor,” jelas Budiman.

(AKM/NID/RAD)