Jelang Akhir Tahun, Purbaya Ungkap APBN Tekor Rp560,3 Triliun

MPN Indonesia 19 Desember 2025 - Menjelang akhir tahun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp560,3 triliun hingga Minggu (30/11).

Angka tersebut setara dengan 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun, sementara belanja negara telah mencapai Rp2.911,8 triliun.

“Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Keseimbangan Primer Masih Defisit

Hingga November 2025, keseimbangan primer tercatat mengalami defisit sebesar Rp82,2 triliun atau setara 74,8 persen terhadap target APBN tahun ini.

Purbaya menyampaikan bahwa kondisi tersebut tetap mencerminkan pengelolaan fiskal yang dijalankan secara hati-hati di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

“Keseimbangan primer mencatat defisit Rp82,2 triliun. Ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent di tengah berbagai tantangan global,” jelas Purbaya. 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target outlook 2025 sebesar Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp269,4 triliun, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp444,9 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp3.527,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp795,6 triliun atau 92,1 persen.

Purbaya menegaskan bahwa belanja negara terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas pemerintah.

“Ini mencerminkan belanja pemerintah yang terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” pungkasnya.

(AKM/NID/RAD)