Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal, Mendag Buka Suara

MPN Indonesia 12 Desember 2025 - Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang diumumkan pada Juli 2025 berpotensi terhambat setelah muncul tuduhan dari pihak AS bahwa Indonesia menarik kembali sejumlah komitmen yang telah disepakati

Seorang pejabat AS menyebut Indonesia mengingkari isi kesepakatan, meski tidak menjelaskan secara detail bagian mana yang dipermasalahkan.

“Mereka mengingkari apa yang telah kita sepakati pada bulan Juli,” ujar pejabat tersebut seperti dikutip MPN Indonesia dari Reuters pada Jumat (12/12).

Tuduhan AS dan Perkembangan Negosiasi

Dalam laporan yang sama, pejabat Indonesia disebut telah memberi tahu Duta Besar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, bahwa Indonesia tidak dapat menyetujui beberapa komitmen mengikat dan ingin merumuskan kembali perjanjian dari awal.

Langkah tersebut dianggap pihak AS berpotensi menghasilkan kesepakatan yang kurang menguntungkan dibandingkan perjanjian serupa dengan Malaysia dan Kamboja.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso menegaskan bahwa tuduhan Indonesia melanggar perjanjian tidak benar.

“Nggak, semua masih proses negosiasi,” ungkap Budi kepada wartawan saat menghadiri Jakarta Modest Summit 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Rabu (10/12).

Isi Kesepakatan Dagang Juli 2025

Kesepakatan yang diumumkan pada Juli 2025 mencakup komitmen Indonesia untuk menghapus tarif pada lebih dari 99% barang asal AS serta menghapus seluruh hambatan non-tarif bagi perusahaan Amerika.

Sebagai imbal balik, AS berencana menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

Kesepakatan ini pertama kali diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 15 Juli 2025, yang menyebutnya sebagai kemenangan besar bagi sektor otomotif, teknologi, pertanian, dan manufaktur di negaranya.

Meskipun telah diumumkan, negosiasi lanjutan masih diperlukan untuk merampungkan beberapa bagian sebelum implementasi resmi.

Menurut laporan yang beredar, Indonesia disebut mundur dari komitmen terkait penghapusan hambatan non-tarif untuk ekspor industri dan pertanian AS serta ketentuan mengenai isu perdagangan digital.

Respons Pemerintah Indonesia

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, membantah adanya hambatan besar dalam negosiasi.

“Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar,” pungkas Haryo dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah berharap kesepakatan dapat segera tercapai dan memberikan manfaat bagi kedua negara.

Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto telah memimpin negosiasi sejak April 2025, dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso sebagai bagian dari tim.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent sempat berkomentar bahwa Indonesia “agak keras kepala” dalam proses negosiasi, meski ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Hingga kini, Kementerian Perdagangan RI belum mengeluarkan pernyataan tambahan terkait detail tuduhan dari pejabat AS.

(AKM/NID/RAD)