Menaker Lakukan Langkah Tegas usai Dapat Keluhan dari SPAI soal BHR untuk Ojol yang Tak Merata

MPN Indonesia 27 Maret 2025 - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, mengambil langkah tegas usai menerima keluhan dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terkait ketidakmerataan Bantuan Hari Raya (BHR) bagi para driver ojek online (ojol). Pertemuan dengan perwakilan driver ojol dan SPAI berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Keluhan ini muncul setelah sejumlah driver ojol menyampaikan data pendapatan tahunan mereka yang dinilai tidak sebanding dengan nominal BHR yang diterima. 

Immanuel Ebenezer menyatakan telah menerima laporan resmi dari SPAI yang menyertakan bukti pendapatan selama 12 bulan terakhir.

“Kemarin saya menerima laporan teman-teman Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) terkait Bantuan Hari Raya (BHR) yang mereka dapatkan dari masing-masing aplikator,” tulis Immanuel dari Instagram pribadinya, dikutip MPN Indonesia pada Kamis (27/3).

Bukti Pendapatan Driver Ojol Dipertanyakan

Dalam pertemuan tersebut, SPAI menunjukkan berbagai bukti pendapatan para driver dari beberapa aplikasi seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Immanuel mempertanyakan langsung ketidaksesuaian antara pendapatan dan BHR yang diberikan.

“Saya pernah menanyakan ke pihak aplikator, kenapa ada yang mendapatkan Rp50.000? Dari mereka, ceritakan kan ke saya ada beberapa kategori yang mendapatkan nilai tertentu. Kategori 1-5. Juga terkait kategori driver produktif,” ungkapnya.

Ketua SPAI menyampaikan bahwa sejumlah driver di wilayah Jawa Tengah bahkan belum menerima BHR sama sekali, meskipun pendapatan tahunan mereka mencapai lebih dari Rp100 juta.

“Jawa Tengah tuh belum nerima Pak. Bahkan, kita ada bukti Pak. Mereka dalam satu tahun 100.000.000 tapi BHR-nya cuma 50.000,” ujar Ketua SPAI.

Klarifikasi akan Diminta dari Pihak Aplikator

Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa laporan yang disampaikan berbasis data konkret dan bukan sekadar keluhan tanpa dasar. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada perusahaan aplikasi transportasi digital terkait kebijakan pemberian BHR.

“Yang pasti laporan kawan-kawan driver ini akan kita lanjutkan karena kan mereka laporannya berbasis data ya bukan berbasis hoax atau bohongan,” jelas Immanuel.

Beberapa driver menyampaikan bahwa mereka hanya menerima Rp50.000 sebagai BHR, meskipun telah bekerja selama bertahun-tahun dengan pendapatan yang signifikan.

“Ini saya dapat Rp50.000 dari 2019,” kata seorang driver ojol.

“73.000.000 dapatnya 50.000,” tambah Lily, Ketua SPAI, ketika memperlihatkan data kepada Immanuel.

Immanuel juga menyoroti bahwa penghasilan para driver tidak dijadikan dasar yang adil dalam penentuan BHR. Ia menekankan pentingnya kejelasan dari pihak aplikator mengenai dasar penghitungan tersebut.

Komitmen Pemerintah untuk Perlindungan Pekerja Digital

Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, termasuk para driver ojol yang merupakan bagian dari ekosistem kerja digital. Ia juga menyampaikan bahwa pihak kementerian akan memastikan tidak ada ketimpangan dalam perlakuan terhadap para pekerja tersebut.

“Ya kita ini kan negara punya kewajiban menjaga warga negaranya. Itu tugas kita sebagai pemerintah dan negara,” tegas Immanuel.

Immanuel Ebenezer menutup pertemuan dengan komitmen untuk mengusut laporan yang masuk dan meminta tanggapan dari perusahaan aplikator agar keadilan dalam pemberian BHR dapat ditegakkan.

(AKM/NID/RAD)