Connect with us

Ekonomi

Thomas Djiwandono Dipilih DPR jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) usai melalui fit and proper test Komisi XI DPR.

Logompn

Published

on

Thomas djiwandono dipilih dpr jadi deputi bank indonesia
Thomas Djiwandono Dipilih DPR jadi Deputi Bank Indonesia | Gambar: YouTube/TVR Parlemen

MPN Indonesia 27 Januari 2026 - Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) usai melalui proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Keputusan pengangkatan Thomas diambil dalam rapat internal Komisi XI dan akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1).

Thomas akan menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Ungguli 2 Kandidat Internal BI

Ketua Komisi XI DPR, M. Misbakhun, menyampaikan bahwa penunjukan Thomas dilakukan secara mufakat dalam rapat internal yang dihadiri oleh delapan fraksi.

“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan ke rapat internal di Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun.

Dalam seleksi tersebut, Thomas berhasil mengungguli dua kandidat lainnya, yaitu Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro.

Alasan DPR Pilih Thomas

Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI didasarkan pada sejumlah pertimbangan dari Komisi XI DPR.

Misbakhun mengungkapkan bahwa Thomas dianggap sebagai figur yang dapat diterima oleh semua partai politik dan memiliki pemahaman kuat terkait sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

“Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik, dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa,” terang Misbakhun.

Baca Juga:  Friderica Widyasari Dewi Ditunjuk Komisi XI DPR jadi Bos Baru OJK

“Dan bagaimana membangun agile, katanya kelincahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan menurut saya memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy,” sambungnya.

Thomas Optimis RI jadi Negara Maju pada 2045

Dalam paparannya di hadapan Komisi XI DPR, Thomas menyampaikan visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

Ia menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perlunya sinergi antara berbagai mesin pertumbuhan.

“Caranya adalah dengan mesin pertumbuhan bergerak semua bersama, dalam hal ini fiskal, moneter, sektor keuangan, dan iklim investasi bergerak secara bersama-sama,” kata Thomas.

“Dan akhirnya membantu semua sektor lain, yaitu sektor yang bernilai tambah, yang mempunyai multiplier yang tinggi, pun juga sektor yang resiliensi dan padat karya untuk tumbuh selaras dan dengan itu pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bisa tercapai,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan tiga pilar utama dalam membangun Indonesia sebagai negara maju, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional.

“Tapi juga harus ditopang oleh pemerataan oleh pembangunan tersebut dan stabilitas nasional,” ujarnya.

Tanggapan DPR soal Status Thomas sebagai Ponakan Prabowo

Dalam proses uji kelayakan, Thomas Djiwandono menyatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra dan menyerahkan bukti bahwa ia tidak lagi menjabat sebagai pengurus partai.

Sementara itu, menanggapi status Thomas sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menegaskan bahwa Thomas menunjukkan sikap profesional.

“Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu, ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses,” ucap Misbakhun.

“Sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan, bahwa ada profesionalisme,” imbuhnya.

Baca Juga:  Profil Rusdi Masse, Wakil Ketua Komisi III DPR yang Menggantikan Ahmad Sahroni

(AKM/NID/RAD)

MPN adalah platform media digital yang berdedikasi menyatukan suara dari seluruh Indonesia dengan konten yang akurat, seimbang, dan menginspirasi

Trending